Lutim, Journalnasional.com- PLN Luwu Timur bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melakukan sosialisasi program Pemerintah Pusat melalui diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga daya 450VA hingga 2200VA.

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Luwu Timur, H. Bahri Suli didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Muhammad Said dan Manager PLN Cabang Malili, Hermawan diselenggarakan di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Selasa (07/01/2025).

Turut hadir, Asisten Administrasi Umum, Nursih Hariani, Manager PLN Tomoni, Adin, sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemda Lutim, perwakilan para Camat se Kabupaten Luwu Timur, para Kabag Lingkup Pemkab Lutim dan jajaran staf Bapenda Lutim serta sejumlah staf PLN Cabang Malili.

Dalam sambutannya, Bahri Suli mengungkapkan apresiasinya kepada PLN yang telah melakukan upaya penyebaran informasi terkait program pusat ini bersama Pemkab Lutim.

“Mewakili Bupati Luwu Timur, saya mengapresiasi kepada pihak PLN yang telah menggelar sosialisasi dengan melibatkan pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi penting ini kepada masyarakat,” ungkap Bahri Suli.

Sekda Lutim juga berharap agar semua pihak saling bergandeng tangan dalam melancarkan program yang dilaksanakan hingga bulan mendatang ini.

“Program ini akan berakhir hingga di bulan Februari. Olehnya itu, mari kita bersama-sama mendukung stimulus ekonomi dari Pemerintah Pusat untuk dapat membantu masyarakat dalam berbagai hal utamanya dengan memberikan diskon tarif sebesar 50% khususnya kepada masyarakat Luwu Timur,” imbau Sekda Lutim.

Sementara itu, Manager PLN Cabang Malili, Hermawan menjelaskan mekanisme program ini.

“Untuk Pascabayar; Diskon otomatis mengurangi tagihan pemakaian Januari 2025 (Periode pembayaran 1-20 Februari 2025) dan tagihan pemakaian Februari 2025 (Periode pembayaran 1-20 Maret 2025) sedangkan untuk Prabayar; Pembelian token listrik periode Januari-Februari 2025 dan Pilahan energi (KWH) sesuai kebutuhan dengan membayar cukup 50% dari harga awal,” jelas Hermawan.

Lebih lanjut, Hermawan menerangkan bahwa program ini tanpa proses registrasi atau pendaftaran ke Kantor PLN terdekat.

“Masyarakat tidak perlu buru-buru untuk mendapatkan program ini karena diskon 50% ini tidak dikenakan biaya sepeserpun dan secara otomatis dalam sistem terbaca dengan ketentuan sesuai pemakaian maksimal dalam 30 hari x 24 jam = 720 jam nyala,” tandasnya. //res/ikp-humas/kominfo-sp// Tayo

Lutim, Journalnasional.com -Bupati Luwu Timur, H. Budiman, memimpin rapat koordinasi (rakor) awal tahun 2025 yang berlangsung di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati, Jumat (03/01/2025).

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja dan memastikan kesiapan pelaksanaan agenda pemerintah daerah di tahun yang baru.

Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, H. Bahri Suli, para Asisten dan Staf Ahli, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris, serta kepala bidang dari masing-masing OPD.

Dalam arahannya, Budiman mengucap syukur bisa bertemu pada hari ini di awal tahun 2025 dengan kondisi sehat semua.

Ia mengungkapkan agar pemerintahan harus berjalan terus, karena pertanggung jawaban ada di pengguna anggaran.

Begitupun saat sudah berganti pimpinan, Budiman berpesan agar seluruh programnya harus didukung, karena itu akan menjadi visi misi RPJMD, visi misi Pemda, dan bukan lagi visi misi calon.

“Saya berharap semua proses itu berjalan dengan baik. Kita berharap bahwa kita berhasil secara karir dan ekonomi,” imbuhnya.

Selanjutnya, orang nomor satu di Luwu Timur ini mengingatkan para kepala dinas memperhatikan bawahannya agar tetap kompak dan bekerja dengan baik, ketika kedepan ada yang berganti itu sudah persoalan amanah lagi.

Karena, menurutnya, kedepan tantangannya juga berat, pemerintahan semakin disiplin, rapih, pemerintahan baru, pasti banyak juga aturan-aturan yang berubah.

“Saya berharap di tahun baru ini jauh lebih baik lagi, prestasi kita harus lebih bagus karena APBD kita juga masih cukup bagus. Keberhasilan Bupati itu adalah keberhasilan orang-orang di bawahnya, dan mari jaga stabilitas, jaga komunikasi, dan silaturahmi,” jelas Budiman.

Usai menyampaikan arahannya, Bupati Budiman mendengarkan secara langsung laporan-laporan dari beberapa kepala dinas dan camat untuk sama-sama mencarikan solusinya. //rhj/ikp-humas/kominfo-sp/Tayo

Lutim, Journalnasional.com – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Dana Dukungan Operasional Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah sebesar Rp. 539.026.000 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Penyerahan secara simbolis diterima Bupati Luwu Timur, H. Budiman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (02/01/25).

Dana yang diterima tersebut terdiri dari Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp. 150 Juta dan Bantuan Logistik dan Peralatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi sebesar Rp. 389.026.000, yang isinya ratusan paket kebutuhan masyarakat terdampak banjir. Seperti 100 paket sembako, 50 paket makanan siap saji, 50 paket hygine kit, 100 paket selimut, 100 lembar matras, 2 set tenda pengungsi, 10 unit tenda keluarga ukuran 4×4 dan 1 unit pompa Alkon.

Bupati Luwu Timur H. Budiman berterimakasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan dari BNPB pusat.

“Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada Kabupaten Luwu Timur, bantuan DSP dan bantuan logistik serta peralatan ini bakal digunakan untuk keperluan penanganan bencana salah satunya pemenuhan logistik yang dibutuhkan para korban bencana,” ucap Bupati yang didampingi Kalaksa BPBD Luwu Timur, dr. H. April.

Hidrometereologi basah sendiri meliputi banjir, angin puting beliung dan tanah longsor.

Pantauan Tim Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Luwu Timur, Rakor Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Sulsel dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, Pj. Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, Forkopimda Sulsel, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Yasir Mahmud, Bupati/Walikota wilayah Sulsel serta Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota se Sulsel.

Dalam arahannya, Pj. Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, dilaksanakannya Rakor ini dalam rangka membahas langkah strategis untuk mengantisipasi dan menangani potensi bencana yang meningkat akibat fenomena hidrometeorologi, utamanya pada musim penghujan.

Dirinya menegaskan pentingnya sinergitas dan komitmen semua pihak dalam mengantisipasi dan menangani potensi bencana, dengan harapan agar dampak hidrometeorologi dapat diminimalkan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

“Kami akan bergerak cepat dengan melibatkan semua OPD terkait untuk menangani dampak bencana dan meminimalkan kerugian masyarakat,” tegasnya.

Sementara Menko PMK, Pratikno mengungkapkan, potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di Sulawesi Selatan perlu diantisipasi.

Menurutnya, selain curah hujan yang tinggi, dampak dari hujan ekstrem ini bisa berupa tanah longsor, banjir, dan ombak tinggi yang harus diwaspadai.

Di hadapan 24 kepala daerah, Pratikno memerintahkan agar ada persiapan menghadapi tingginya curah hujan, agar dampak bencana bisa diminimalkan.

“Rakor bersama jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan dan para Bupati serta Wali Kota untuk mempersiapkan segala kemungkinan dampak bencana ini. Infrastruktur fisik, aparat, dan masyarakat harus siaga, termasuk dukungan logistik untuk kemungkinan korban bencana, seperti pengungsian,” jelas Pratikno.

Ia juga menambahkan bahwa, Pemerintah Pusat, melalui BMKG, memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Sedangkan Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menjelaskan bahwa, pihaknya bersama Menko PMK melaksanakan rapat koordinasi dengan provinsi-provinsi yang berdasarkan analisa BMKG berpotensi mengalami bencana lebih besar.

Suharyanto mengungkapkan, rakor ini dilakukan secara maraton, dimulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, dan kini di Sulawesi Selatan.

Suharyanto menambahkan, meskipun sudah ada bencana di 16 kabupaten/kota di Sulsel, kesigapan pemerintah daerah telah membuat dampaknya dapat diminimalisir.

“Rapat koordinasi ini diadakan untuk memastikan kita tidak menghadapi bencana serupa di 2025. Kami berkoordinasi untuk menyatukan langkah-langkah antisipasi. Bila terjadi cuaca ekstrem, kita akan segera melaksanakan intervensi,” katanya.

Suharyanto juga mengungkapkan, BNPB menyerahkan bantuan hampir Rp. 15 miliar dalam bentuk barang dan anggaran operasional untuk memitigasi bencana.

Usai rakor tersebut, para peserta diberikan kesempatan untuk berdialog dan bertanya langsung dengan Menteri Koordinator PMK Pratikno, Letjen Suharyanto dan Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati. /op/prokopim/ikp-humas/kominfo-sp/ Tayo