Latest Posts

KEPALA INSPEKTORAT KOTA BEKASI, DIMINTA PROAKTIF DALAM PENGAWASAN KEGIATAN PROYEK DI DISTARKIM

Bekasi

Bekasi kota, Journalnasional.com – Sesuai hasil komfirmasi dengan kepala Inspektorat Kota Bekasi, jumat (17/1) Iis Wisynuwati, S. Sos. Diruang kerjanya gedung Plaza Patriot Wali Kota Bekasi, ketika Lembaga Swadaya masyarakat Barisan Muda Indonesia dan Koalisi Beberapa Media, Yakni , Journalnasional.com melakukan Klarifikasi/ konfirmasi.

Terkait pelaksanaan pembanguna gedung RSUD Jati Sampurna dan GOR Terpadu, yang hingga saat ini masih belum rampung pembangunannya. Dimana hingga saat ini pembangunan gedung RSUD Jati Sampurna dan GOR terpadu.

Sebagai pelaksana pembanguna RSUD Jati Sampurna, adalah PT CITRA KARYA AGUNG, yang beralamat di Jl Ali Hasimy II ie KEC Ulee Kareng – Banda Aceh Kota. Dengan pagu anggaran Rp.49.330.672.000.00 HPS Rp49.133.350.000.00 untuk pembangunan GOR Terpadu.

Selanjutnya lanjutan pembangunan RSUD Jati Sampurna oleh PT DARMO SIPON alamat Gd Wisma Seba Lt 3 R 304 Jl Kramat Kwitang I No 11 Kel Kwitang Kec Senen Jakarta Pusat.

Dari hasil liputan di kedua lokasi proyek, yaitu pembangunan RSUD Jati Sampurna dan GOR Terpadu, adalah kegitan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan Kota Bekasi. Sumber dana APBD Kota Bekasi, Tahun Anggaran 2024.

Dan, pelaksanaan proyek tersebut bukan Multi Year. Sesuai hasil keterangan dari nara sumber di lingkungan Dinas. Maka, lembaga swadaya masyarakat di dampingi dengan beberapa wartawan,

Akan konfirmasi dengan Kepala Dinas juga dengan PPK bapak Eka selaku penanggung jawab  kegiatan.

Selanjutnya, Ketika wartawan dengan tim melakukan konfirmasi dengan Inspektorat Kota Bekasi, dan Kepala Inspektotrat menerima kedatangan tim, dan mendelegasikan ke salah satu anggotanya untuk memberikan keterangan.

Tutur Inspektorat, bahwa yang mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dilapangan adalah Pak Hendri sebutnya. Inspektorat Kota Bekasi,ibu Iis Wisynuwati hanya sebagai pendengar.

Maka, sangat di sayangkan cara kerja kepala Inspektorat Kota Bekasi, dimana saat ini sudah memasuki Tahun 2025, tetapi tidak mengetahui apa yang di kerjakan anak buahnya dalam pengawasannya. Seperti tidak pernah melakukan evaluasi dalam setiap hasil pekerjaan. 

ironisnya, anggota ibu Kepala Inspektorat yang di utus memberikan keterangan, sepertinya kurang memahami tentang progress kegiatan atau schdule dalam tahapan pelaksanaan setiap pelaksanaan kegitan proyek, atau memang berpura-pura?

Karena, ketika ditanya wartawan tentang  Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK), terkait Pasal 15, 3 ayat 1 sampai 7 jadi masalah pendampingan yang di ikut sertakan pihak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, padahal TP4D sesuai Keputusan pembubaran TP4 itu melalui keputusan Kejaksaan Agung Nomor 346 tahun 2019 pada tanggal 22 November 2019 tidak ada lagi.

Selain itu menurut Inspektorat sudah dilakukan pembayaran untuk GOR TERPADU 98,18% dan RSUD Jati Sampurna 88,31 %. Yang sangat janggal dalam pertemuan dengan Kepala Inspektorat dan yang di delegasikan untuk menjawab pertanyaan wartawan Tim.

Katanya,  selama ini belum pernah memberikan surat teguran atau peringatan terkait pelaksanaan kedua proyek tersebut, padahal sudah nyata dilapangan pekerjaan hingga Tahun 2025 belum selesai.

Justru katanya ada ADEMDUM, padahal ADENDUM itu harus sesuai dengan SSUK  dengan pasal 39.2 ayat 1,2 dan 3 pasal 39.2 huruf a, b dan c. Sehingga,  dari hasil keterangan yang di himpun wartawan.

“Bahwa Kepala Inspektorat kurang memperhatikan semua kegiatan anggotanya, serta tidak melakukan evaluasi dalam setiap perkembangan hasil pengawasan, “Tutur Koalisi LSM dan Perss

Untuk itu Pj Wali Kota Bekasi, agar memperhatikan setiap SKPD, agar tidak menjadi bahan pergunjingan di tengah masyarakat. Karena dalam pelaksanaan kegiatan proyek agar benar-benar di awasi dalam pelaksanaannya.

Terutama kegiat proyek GOR TERPADU dan RSUD Jati Sampurna. Karena setiap kegiatan yang bersumber dari APBD adalah dari pajak rakyat. Sudah tentu masyarakat perlu ikut mengawasi, agar tepat sasaran sesuai harapan masyarakat.

Jadi,  jangan ada Wartawan dapat ancaman dari pihak ketiga. ketika investigasi di RSUD Jati Sampurna pada kamis lalu (15/1).

Mohon Pj Wali Kota memperhatikan para pengguna anggaran terutama Kepala Dinas Kawasan, Permukiman Pertanahan.  //TIM/Red// Tayo

 

Budiman : Rakor Pangan Momentum Penting Tingkatkan Ketahanan Pangan di Lutim

Luwu Timur

Lutim, Journalnasional.com- Bupati Luwu Timur, H. Budiman menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Aula Tudang Sipulung, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Jum’at (17/01/25).

Rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, diikuti oleh menteri-menteri di bawah Kemenko Pangan, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup serta Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara instansi pusat dan daerah dalam menangani isu ketahanan pangan di Sulawesi Selatan.

Dalam rapat tersebut, membahas berbagai isu strategis dalam sektor pangan mencakup Peningkatan jaringan irigasi, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, dan penyediaan bibit unggul untuk sektor peternakan dan pertanian, ketersediaan pangan dan harga pangan.

Selain itu, swasembada garam dan gula, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya, makan bergizi gratis serta beberapa isu pangan lainnya juga dibahas.

Saat memimpin rakor, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa, rakor tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mencapai swasembada pangan nasional.

“Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat lebih optimal dalam menjalankan program-program yang selaras dengan target swasembada pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut, lanjut Zulkifli, juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, mendukung kesejahteraan petani, serta menghadapi tantangan krisis pangan global.

Ia selanjutnya menyampaikan bahwa Sulsel memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi pertanian di Indonesia.

“Rakor ini melibatkan semua pihak untuk mempercepat pembangunan sektor pangan di Sulsel,” imbuhnya.

Sedangkan Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, memaparkan rencana strategis kementeriannya dalam mendorong produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi kontribusi daerah di Sulsel dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Sementara Bupati Luwu Timur, H. Budiman saat dikonfirmasi usai kegiatan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam memastikan ketahanan pangan.

Menurut Budiman, rapat ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang efektif untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan, serta mendorong pembangunan sektor pertanian di provinsi Sulsel khususnya di Kabupaten Luwu Timur

Tampak hadir mengikuti rakor, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan, Forkopimda Sulsel, pimpinan instansi vertikal, dan Rektor dari berbagai universitas di Sulawesi Selatan, serta 24 kepala daerah terpilih dari kabupaten/kota se Sulawesi Selatan. //op/prokopim/ikp-humas/kominfo-sp// Tayo

Kick Off Penerimaan Terpadu Polri 2025. Undangan terbuka Untuk Anak-anak Muda Terbaik Bangsa

Nasional
Journalnasional.com –Jakarta ,  Setiap anggota Polri harus menyadari betul tugas sebagai Polisi adalah “to serve and to protect”. Pernyataan ini kembali ditegaskan Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo saat memberi sambutan dan membuka Rapat Koordinasi (Rakor) penerimaan terpadu dan seleksi pendidikan dan pengembangan (Dikbang) Polri tahun anggaran 2025, Kamis (16/01/2025).
“Sebelum jadi polisi harus dikasih tayangan video tugas polisi, to serve and to protect. Biar tertanam benar kepada para calon anggota, seperti inilah tugas seorang pelayan masyarakat,” tegas Komjen Pol Dedi Prasetyo.
 Komjen Pol Dedi menambahkan rekrutmen Polri harus semakin ketat karena tantangan tugas yang juga semakin dinamis.
Oleh karena itu semua Satuan Kerja Polri yang terlibat dalam proses rekrutmen diinstruksikan untuk mempersiapkan pelaksanaan rekrutmen dengan baik.”Polri harus bisa menghasilkan polisi-polisi muda yang tangguh dan berintegritas.
Masifkan informasi penerimaan Polri agar anak-anak muda terbaik bangsa dari seluruh Indonesia segera mendaftar. Mereka adalah aset bangsa. Hasil dari rekrutmen ini juga harus kita jaga dengan baik,”imbuh Komjen Pol Dedi Prasetyo.
Dalam melaksanakan setiap rekrutmen, Polri menerapkan prinsip Bersih, transparan, akuntable dan humanis (BETAH) dengan juga melibatkan pihak eksternal. Atas penerapan prinsip BETAH ini, Polri mendapat penghargaan ISO 9001:2015.
Penghargaan ini diberikan atas proses rekrutmen anggota Polri yang memenuhi standar internasional.
Tidak hanya itu, standar tersebut juga berlaku untuk rekrutmen anggota Polri disabilitas yang pertama kali dibuka pada tahun 2024.
 Rekrutmen untuk penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi dibutuhkan POlri ini juga mendapat apresiasi dari Komnas Disabilitas. “Kita jangan terlena dengan penghargaan-penghargaan.
Justru apresiasi ini harus menjadi lecutan agar kita bisa terus meningkatkan kualitas kerja kita, “sambung Komjen Pol Dedi Prasetyo. Komjen Pol Dedi juga meminta agar dilakukan penguatan materi tes rekrutmen di 2025.
 Dalam Rakor ini, Komjen Pol Dedi juga menyampaikan perkembangan Pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara yang mulai membuka pendidikan pertama di tahun 2025. SMA Kemala Taruna Bhayangkara juga merupakan bentuk dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden Prabowo yang ke empat, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, dan pendidikan.
Lebih lanjut Komjen Pol Dedi Prasetyo juga mendorong seluruh anggota Polri termasuk pegawai negeri pada Polri untuk terus meningkatkan kemampuan, salah satunya dengan untuk mengikuti program beasiswa LPDP.
Di kesempatan ini, Irwasum Polri juga mengingatkan agar seluruh Satwil berkontribusi dalam program Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan sebagai wujud kontribusi Polri mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan Polri terhadap program Swasembada pangan pemerintah juga diwujudkan dengan rekrutmen Bintara dengan Kompetensi khusus (Bakomsus) Ketahanan Pangan.
Berbeda dengan Pendidikan Bintara regular, usai menjalani Pendidikan selama lima bulan peserta didik Bakomsus Ketahanan Pangan tidak langsung mendapat penempatan tugas tapi akan menjalani program magang di beberapa tempat yang berkaitan dengan ketahanan pangan.
Sejumlah pejabat utama Mabes Polri hadir menyampaikan materi dalam Rakor ini, diantaranya Kapusdokkes Polri Irjen Pol. Asep Hendradiana, Karo Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Pol Susilo Teguh Raharjo, Karojianstra SSDM Polri Agoes Soejadi Soepraptono, Karodalpers SSDM Polri Brigjen Pol Erthel Stephan.
Rakor ini diikuti langsung oleh seluruh Kepala Biro SSDM Polri, Kasepolwan Lemdiklat, Kabiddokkes Polda jajaran, Ka SPN serta Irwasda, Kabidpropam, Kabagdalpers, Kabagpsi, Kasubdit Paminal Polda jajaran yang mengikuti Rakor secara virtual. //Ryo SH. // Tayo

Konsultasi Pembangunan Rumah Adat Berlanjut ke Bone, Menuju Destinasi Wisata Budaya Unggulan Luwu Timur

Luwu Timur

Lutim, Journalnasional.com –Setelah sukses melaksanakan konsultasi pembangunan rumah adat di Kabupaten Tana Toraja (Tator), Pemerintah Daerah dan DPRD Luwu Timur kini melanjutkan langkah strategisnya ke Kabupaten Bone, Jumat (17/01/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengembangan rumah adat sebagai destinasi wisata budaya unggulan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Luwu Timur.

Rombongan dari Luwu Timur, yang dikenal sebagai Bumi Batara Guru, dipimpin oleh Ketua DPRD Lutim, Ober Datte, didampingi Komisi I DPRD dan perwakilan Pemerintah Daerah Lutim.

Kehadiran mereka disambut oleh Penjabat Sekretaris Daerah Bone, Drs. H. A. Fajaruddin, M.M., bersama sejumlah pejabat daerah, diantaranya Kepala Dinas Kebudayaan, Tenaga Ahli Budaya, Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), serta perwakilan dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Parmudora), Dinas PU, Dinas Kominfo, Badan Keuangan Daerah, dan Tokoh budaya Bone.

Tujuan utama dari konsultasi ini adalah memastikan desain rumah adat yang akan dibangun di Luwu Timur mampu merepresentasikan nilai-nilai kearifan lokal dan memiliki daya tarik wisata.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Bone, Fajaruddin, menjelaskan bahwa, Bone dikenal sebagai “Kota Beradat” karena masyarakatnya tetap menjaga budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun.

“Karakteristik masyarakat Bone yang kuat dalam memelihara adat ini memudahkan kami dalam merawat dan melestarikan budaya lokal,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan jika Kabupaten Bone memiliki warisan budaya berupa Bola Soba, rumah adat kerajaan Bone yang memiliki nilai historis tinggi.

“Bola Soba pertama kali dibangun pada masa pemerintahan Raja Bone ke-30. Replikanya yang menjadi ikon budaya Bone sempat terbakar pada tahun 2021. Namun, pemerintah daerah berkomitmen membangun kembali replika tersebut sebagai simbol pelestarian budaya,” jelas Fajaruddin.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Lutim, Harisal yang didaulat mewakili rombongan menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan kesempatan belajar dari Bone, sekaligus memaparkan tujuan mereka melakukan kunjungan ke daerah berjuluk Bumi Arung Palakka ini.

“Salah satu tujuan kami adalah mempelajari metodologi dan pengalaman Bone dalam membangun rumah adat sehingga dapat kami implementasikan di Luwu Timur,” ujarnya.

Harisal juga menambahkan, Luwu Timur adalah wilayah yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia.

“Kabupaten kami dapat disebut sebagai miniatur Indonesia, karena hampir semua adat dari berbagai daerah berkumpul di Luwu Timur. Oleh karena itu, pembangunan rumah adat di Luwu Timur akan menjadi simbol harmoni budaya sekaligus mendukung pariwisata,” tegas Harisal.

Adapun rombongan Luwu Timur yang turut mendampingi DPRD meliputi : Kepala Bidang Kebudayaan Disdik Lutim, Hj. Zulhidayah, S.Si., M.M., Kepala Bidang IKP dan Humas Kominfo-SP Lutim, Hayati Ilyas, Kepala Bidang Pemuda Dinas Parmudora Lutim, A. Mas’ud.

Melalui konsultasi ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap dapat mengambil inspirasi dan pengalaman dari Bone untuk memastikan keberhasilan pembangunan rumah adat yang akan menjadi destinasi wisata budaya unggulan di wilayahnya. //rhj/ikp-humas/kominfo-sp// Tayo

Pimpin Upacara HKN, Sekda Tegaskan Penginputan SIRUP Lebih Diprioritaskan

Luwu Timur

Lutim, Journalnasional.com –Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, H. Bahri Suli memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Lutim, Jumat (17/01/2025).

Upacara ini diikuti para Pejabat Eselon II, Pejabat Fungsional, Para ASN dan Tenaga Upah Jasa Lingkup Pemkab Lutim.

Dalam arahannya, Bahri terus mengingatkan para peserta upacara untuk dapat memaknai tujuan dilaksanakannya Upacara HKN ini.

“Upacara HKN ini rutin dilaksanakan setiap tanggal 17 yang bertujuan untuk mengingatkan komitmen kita bersama dalam mengemban tanggung jawab dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Bahri.

Lebih lanjut, Bahri berharap agar semua terkait dengan dokumen kegiatan untuk diselesaikan tepat waktu.

“Untuk pelaksanaan ABPD tahun 2025, Saya berharap semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang harus ditandatangani Bupati diwajibkan diselesaikan tepat waktu agar tidak sulit dilakukan registrasi di bagian Hukum,” jelas Bahri.

Sekda juga menegaskan untuk penginputan SIRUP diperhatikan lebih baik dan diprioritaskan lagi kedepannya.

“Saya tekankan untuk lebih memprioritaskan penginputan SIRUP untuk kelancaran kegiatan di tahun 2025 ini. Jangan selalu mengulangi kesalahan yang sama. Dimana kegiatan yang selalu lambat dilaksanakan disebabkan oleh keterlambatan penginputan yang dilakukan.” tandasnya. //res/ikp-humas/kominfo-sp// Tayo

Pj. Wali Kota Bekasi Kukuhkan Pejabat Struktural Eselon II,III,IV

Bekasi
Journalnasional.com –Kota Bekasi – Bertempat di Aula H. Nonon Sonthanie, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad  mengukuhkan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. (16/1/25).
Dalam pengukuhan hari ini yakni adanya perubahan nomenklatur di tubuh birokrasi Pemerintah Kota Bekasi, menjadikan Eselon II,III,IV di kukuhkan sesuai susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) terbaru.
Pada perangkat daerah yang mengalami perubahan Nomenklatur diantaranya yaitu Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
Tahapan-tahapan yang sudah di lewati dengan pengukuhan hari ini diantaranya telah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui surat nomor 22566/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 23 November 2024 dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat nomor 100.2.2.6/0479/OTDA tanggal 14 Januari 2025.
Seperti yang diungkapkan Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad saat sambutannya bahwa, meski nomenklatur berubah namun ini menjadi langkah awal atau titik nol bagi yang telah dikukuhkan untuk lebih bersemangat lagi melakukan pengabdian dan mengejar target kinerja yang telah ditetapkan,” ujarnya.
‘Jalankan amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab, segera menyesuaikan diri. Semua tupoksi pekerjaan baru harus siap selalu ber inovasi untuk membawa perubahan yang baik dimasing-masing OPD” tegas Gani.
Akhir sambutan, Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad memberikan selamat dan Apresiasi atas di kukuhkannya para pejabat Eselon II,III,IV di lingkungan Kota Bekasi.
Semoga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat dikerjakan dengan amanah. //ST// Tayo