Latest Posts

Pemkab Lutim Terima LHP Kinerja dan DTT Semester II Tahun 2023 dari BPK Sulsel

Luwu Timur

Lutim, Journalnasional.com- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan DTT Semester II Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (15/01/2024).

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional Bidang Kesehatan TA. 2022 dan 2023 (sd. Triwulan III 2023) ini di serahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Amin Adab Bangun, kepada Bupati Luwu Timur, H. Budiman dan Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin serta Kepala Daerah, atau yang mewakili, di Aula lt. II BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Amin Adab Bangun menyampaikan harapan agar besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini terletak pada efektivitas Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK.

“BPK mempunyai keinginan yang kuat untuk mendorong agar Pimpinan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program/kegiatan, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Luwu Timur, H. Budiman yang di daulat mewakili kepala Daerah yang hadir dalam sambutannya mengucapkan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh Jajaran yang telah menyelesaikan Laporan Pemeriksaan Kepatuhan Bidang Kesehatan TA. 2022 dan TA. 2023 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

“Berbicara tentang hasil audit tentu ini sangat penting bagi kami Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bahwa setidaknya ada 2 (dua) hal praktik yang terjadi dalam tata kelola operasional bidang kesehatan selama ini yaitu : Pertama, adanya Tata Kelola belum /dan atau tidak sesuai ketentuan. Kedua, adanya ketidakefisiensi dan ketidakefektifnya dalam operasional dan pengelolaan keuangan bidang kesehatan,” kata Budiman.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, setidaknya kami mendapatkan rekomendasi perbaikan sebanyak 55 (lima puluh lima) rekomendasi dan sudah kami komitmen untuk penyelesaiannya sesuai dengan Action Plan yang dibuat,” ujarnya.

Olehnya itu, lanjut Bupati, dari hasil audit ini pula melahirkan rekomendasi guna memastikan bahwa Operasional Bidang Kesehatan terlaksana sesuai regulasi yang ada serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan.

Terakhir, Budiman mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Tim Audit BPK yang sudah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan Operasional Bidang Kesehatan di Kabupaten Luwu Timur dan akan segera menindaklanjutinya paling lambat Bulan Maret 2024 sesuai dengan Action Plan yang telah ditandatangani.

Pada kesempatan itu turut hadir, Inspektur Inspektorat, Salam Latif, Plt. Kadis Kesehatan, dr. Adnan, Direktur RSUD Lagaligo, dr. Benny dan Kabag Prokopim, Rupidin. (is/prokopim/ikp-humas/kominfo-sp)

Yosep/JN

Pj. Walikota Bekasi Pimpin Rakor Persiapan Pelaksanaan Proses APBD 2024

Artikel

Kota Bekasi, Journal Nasional – Mengawali tahun 2024, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad didampingi Sekretaris Daerah, Djunaedi beserta seluruh jajaran Esselon II, III, dan IV, Camat juga Lurah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Proses APBD 2024 yang bertempat di Aula Nonon Sonthanie pada Senin (15/01).

Adapun hal-hal yang dibahas dalam Rakor tersebut adalah:
1. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023;
2. Pembahasan Langkah Strategis dalam Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024; dan
3. Pembahasan Perkembangan Persiapan dan Langkah Antisipasif Pelaksanaan Pemilu 2024.

Terkait LKPD, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sudarsono memaparkan bahwa ke-7 komponen berikut yang harus dipersiapkan setiap Perangkat Daerah adalah;
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
7. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
8. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menegaskan bahwa, “pastikan semua Perangkat Daerah menyerahkan setiap komponen tersebut tanpa ada kekurangan dengan rapih sesuai dengan ketentuan agar harapannya Pemerintah Kota Bekasi dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun ini,” tegasnya.

Mengenai langkah-langkah strategis dalam pencapaian PAD, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Arief Maulana menerangkan bahwa timnya akan memaksimalkan aplikasi untuk mendorong percepatan peningkatan kepatuhan para Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya agar di tahun ini PAD tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Menanggapi hal tersebut, Gani Muhamad berpesan bahwa, “perlu dilakukan evaluasi terhadap segala penerapan aplikasi percepatan tersebut, sampai sejauh mana siginifikansinya terhadap pemenuhan target Pendapatan Daerah dan lakukan _upgrade_ agar aplikasi-aplikasi tersebut dapat terus berkembang dan berdampak maksimal,” imbuh Gani.

Menyambut pelaksanaan Pemilu 2024 di 14 Februari mendatang, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan, Lintong Dianto Putro menyampaikan bahwa persiapan pengadaan Sarana dan Prasarana Logistiknya sudah mencapai di angka 90%, Surat Suara mulai didistribusikan ke Kecamatan/Kelurahan se- Kota Bekasi, dan saat ini bersama kedinasan terkait sedang menggencarkan pemenuhan Pencatatan Administrasi Kependudukan untuk Pemilih Pemula sehingga partisipasi keikutsertaan Pemilu di Kota Bekasi dapat meningkat.

Gani Muhamad menyambut baik kesiapan Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung pemenuhan Sarana Prasarana Logistik Pemilu 2024. Ia berpesan agar Camat/Lurah setempat juga dapat berperan penuh dalam mendukung terselenggaranya Pemilu dengan lancar, aman, dan tertib.

“Camat atau Lurah di wilayah perlu proaktif dalam mempersiapkan segala halnya, terutama mempersiapkan Sarana dan Prasarana di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti, pastikan segala logistik telah terpenuhi tanpa ada kekurangan, pastikan juga TPS-nya aman dari resiko akibat hujan yang dapat menyebabkan banjir, begitupun ketersedian listrik yang memadai, sehingga pelaksanaan pemungutan suara tetap lancar,” tutup Gani Muhamad.

//wan//red.zfh// Toho

Adv/Humas Kota Bekasi.

75,35 Persen Masyarakat Sangat Puas Dengan Kinerja Pemda Luwu Timur

Luwu Timur

Journalnasional.com- Lembaga Script Survei Indonesia mengumunkan tingkat Kepuasan Masyarakat Luwu Timur terhadap kinerja Pemerintah Luwu Timur sangat tinggi.  Yakni 75,35 persen. Survei kepuasan ini dilakukan 01 – 10  Desember 2023.

Demikian disampaikan Yuhardin dari Script Survei Indonesia (SSI) di sela-sela  rapat awal tahun anggaran 2024 lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, di Hotel Agro Wisata Kota Palopo, Jumat (12/01/2024).

“Dengan adanya hasil survei ini, akan lebih mudah mengetahui apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, dan disinilah bisa dilihat dari hasil survei ini,” terang Yuhardin.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, adapun metode yang digunakan dalam survey ini yaitu dengan mengambil populasi warga Kabupaten Luwu Timur diatas umur 17 tahun.

“Adapun angka 75,35 persen itu di breakdown menjadi beberapa komponen, jadi tidak langsung kita dapatkan angka 75,35 persen itu,” imbuhnya.

Kategori paling memuaskan masyarakat ialah di Keamanan dan Tindakan Kriminal sebesar 94,15%, kemudian Pendidikan 93,41%, selanjutnya Pelayanan Publik (pengurusan administrasi kependudukan, izin, dan lain-lain) 94,15%, dan Kesehatan 94,39%.

“Jadi pelayanan tersebut sangat diapresiasi masyarakat Kabupaten Luwu Timur, terutama kesehatan. Masyarakat yang langsung menilai, dan bukan hanya masyarakat Malili saja yang diwawancara tapi seluruh kecamatan dan sampai tingkat puskesmas,” bebernya.

“Itulah tadi item-itemnya, sehingga dari situlah tim rekap sehingga didapatkan tingkat kepuasaan publik diangka 75,35 persen,” jelas Yuhardin.

Sementara Bupati Luwu Timur, H. Budiman mengatakan bahwa, dengan adanya survei ini, menandakan jika apa yang telah dilakukan bersama benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kita harus patut berbangga terhadap apa yang selama ini kita kerjakan, karena ini bukan kerja-kerja Bupati saja, tapi ini adalah kerja kita semua bapak ibu yang ada di OPD. Jadi mari lanjutkan kebaikan-kebaikan ini,” ajak Budiman.

//rhj/ikp-humas/kominfo-sp//Jos

Dishub Kota Bekasi Sediakan 10 Halte Bus Berkonsep _Modern dan Smart_

Artikel

Journalnasional, Kota Bekasi –Mengawali tahun 2024, Warga Kota Bekasi mempunyai fasilitas umum yang menambah cantik Kota-nya. Fasilitas ini berupa sarana Halte yang berada di beberapa ruas jalan Kota Bekasi dengan disain baru berkonsep _Modern dan Smart_ untuk memberikan kenyamanan warga pengguna halte.

Warga dapat mempergunakannya sekaligus saling menjaga fasilitas umum yang telah dibangun tersebut. Sebagai kota metropolitan dengan berbagai moda transportasi yang akan terus berkembang di Kota Bekasi seperti LRT (_Light Rail Transit), BRT (_Bus Rapid Transit_), Bus Trans Patriot, dan angkutan massal lainnya, maka Pemerintah Kota Bekasi perlu segera berbenah diri dengan menyediakan sarana dan prasarana angkutan yang memadai,seperti Halte dan _Feeder_ agar masyarakat lebih sering dan tertarik beraktivitas menggunakan angkutan umum.

Ada 10 Halte baru yang dikembangkan saat ini oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi bersumber dana APBD-P 2023 mempunyai konsep _Smart Halte, konsep Halte yang bukan hanya sekedar tempat menunggu penumpang angkutan biasa tetapi akan berfungsi sebagai ruang publik yang Smart dan informatif, dilengkapi _street furniture_ papan informasi kota, terkoneksi dengan jaringan ATCS (_Area Traffic Control System_), Fasilitas _USB Charger_, Fasilitas penyandang Disabilitas, dan untuk keamanan juga dilengkapi dengan jaringan CCTV.

Pengembangan dan inovasi berikutnya adalah bagaimana Halte ini bisa terhubung dengan Angkutan Bus melalui GPS _Tracking_ sehingga calon penumpang yang berada di Halte dapat mengetahui keberadaan Bus yang akan digunakan sesuai jadwal kedatangan serta dapat memesan ticket secara online dengan fasilitas wifi di Halte. Lokasi Halte :
1. Jl. Cut Mutia, Kec. Bekasi Timur 5 Halte.
2. Jl. Sersan Aswan, Kec. Bekasi Timur 1 Halte.
3. Jl. Jend.Sudirman arah Stasiun Kranji, Kec. Bekasi Barat 1 Halte.
4. Jl. Jend.Sudirman depan Grand Mall Kec. Medan Satria 1 Halte.
5. Jl. Chairil Anwar, Kec. Bekasi Timur 2 Halte.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bachtiar berharap semoga dengan ketersediaan sarana Halte dan angkutan umum yang nyaman dapat menarik minat warga Kota Bekasi untuk menggunakan dan ikut memeliharanya.Sumber: Dishub Kota Bekasi.//Goeng// Toho
Adv/ Hms Bekasi

Inilah, Gambaran Proyek Penataan Taman di Depan Kecamatan Tomoni

Artikel

 Journalnasional.com – Tomoni , Proyek Penataan Taman di Depan Ke-Camatan Tomoni Bulan Desember Tahun 2023, Tidak Ada Papan Nama Proyek dan Direksi Kit. Bahkan, Penataan -Nya Lompat Ketahun 2024.

Pengamatan Wartawan Journalnasional . Com di Lapangan. Beberapa Kegiatan Penataan Proyek di Area Taman Tomoni. Yakni, Memperbaiki Penambahan lantai Taman dengan Batu Alam, Beberapa Penerangan lampu Hias dan Beberapa Kursi.
Namun, Pekerjaan Proyek Penataan Taman Yang di Gelar Bulan Desember Tahun 2023 Belum Rampung pekerjaan nya.
Bahkan, Lompat ke Tanggal 13, Bulan Januari Tahun 2024.
Serta, Papan Nama Proyek Dan Direksi Kit Tidak Ada di Lokasi Proyek Penataan Taman Tomoni Tersebut.// Yosep

(Bersambung)

Pj. Wali Kota Bekasi Buka Kick-Off Meeting Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD)

Artikel

Journalnasional,- Memasuki awal tahun 2024, Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Perencanaan, Pengembangan, dan Penilitian Daerah (Bappelitbangda) menggelar _kick-off meeting_ dalam rangka memulai Rapat Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 untuk proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi.
Digelar di Aula H. Nonon Sonthanie pada Kamis (11/01), _kick-off meeting_ tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Bekasi, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, beserta Jajaran Esselon II dan III juga seluruh Camat/Lurah, dengan tidak ketinggalan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat mengikuti via _zoom meeting_ .Dengan mengusung tema pembangunan, yakni _Penguatan Kualitas Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketahanan Keluarga yang Inklusif dan Merata_, momentum hari ini merupakan titik awal bagi seluruh Perangkat Daerah di Kota Bekasi untuk mempersiapkan tahapan perencanaan pembangunan mulai dari Musrenbang hingga tersusunnya RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 agar angka-angka indikator pembangunan semakin meningkat dari tahun sebelumnya.
Adapun capaian kinerja makro serta program dan kegiatan pembangunan Kota Bekasi di tahun 2022-2023 adalah:
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi meningkat menjadi 83,06 poin;
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 meningkat menjadi 4,96%;
3. Laju inflasi periode Januari-Desember 2023 menurun menjadi sebesar 3,14%;
4. Tingkat Pengganguran Terbuka di Tahun 2023 menurun menjadi 7,90%;
5. Angka Kemiskinan menurun menjadi 4,10%;
6. Sampai dengan tahun 2023, Kota Bekasi telah memiliki 315 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 62 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dengan target di setiap Kelurahan akan terdapat bangunan SMPN rampung pada tahun 2026;
7. Di sektor kesehatan, Kota Bekasi telah memiliki 4 RSUD Tipe D serta 53 Puskesmas dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) sampai dengan akhir tahun 2023 telah mencapai 100% dengan target di tahun 2026 masing-masing Kelurahan sudah memiliki puskesmas;
8. Di segi infrastruktur pun Kota Bekasi telah berkembang pesat dengan berbagai pembangunan untuk mendukung dan memperlancar mobilitas warga.Rancangan pembangunan pun perlu berfokus di 10 aspek prioritas pembangunan sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia (RI), yakni di sektor
1. Kesehatan,
2. Stunting,
3. Layanan Publik,
4. Kemiskinan Ekstrim,
5. Inflasi,
6. BUMD,
7. Penyerapan Anggaran,
8. Perizinan,
9. Kegiatan Unggulan, dan
10. Pengangguran”Ke sepuluh aspek tersebut harus diselenggarakan secara kolaboratif dan integratif oleh seluruh komponen Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi pokok dan pendukung prioritas pembangunan dimaksud sehingga pencapainnya dapat diwujudkan sesuai target waktu yang telah ditentukan,” ujar Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad saat sambutannya.
Gani Muhamad pun mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar memperhatikan prioritas program dan kegiatan melalui proses musyawarah dengan mempertimbangkan aspek fungsi dan kewenangan maupun kemampuan pembiayaan.”Dalam perencanaan pembangunan yang dimusyawarahkan diharapkan dapat menyesuaikan kemampuan pembiayaan dengan mensinergikan sumber dana baik dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kota Bekasi, sehingga anggaran dapat dialokasikan dengan efektif dan efisien serta tepat sasaran,” tutup Gani Muhamad.
// Toho//Adv /Humas Kota Bekasi,–