Kategori: Artikel

Banjarnegara, Journalnasional.com – Puluhan warga di Dukuh Krajan Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, mengaku khawatir hadirnya penambang pasir di Sungai Pekacangan desa setempat karena dinilai akan merusak lingkungan dan jembatan penghubung Kecamatan Wanadadi – Punggelan.

‎Oleh karena itu, warga berharap kepada pengusaha segera untuk menghentikan kegiatan penambangan pasir tersebut.

“Kami sebenarnya sudah pernah membuat surat petisi, yang intinya menolak keberadaan penambangan pasir itu. Namun hingga saat ini, belum ada tanggapan pengusaha,” ujar Sodikin, tokoh masyarakat di Sawangan kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).

‎Warga Sawangan kata Sodikin, disamping membuat surat petisi, perwakilan warga juga sudah menyampaikan langsung keluhan warga Sawangan kepada pihak aparat baik, itu ke kepolisian dan Pemerintah.

‎”Kala itu kami menyampaikan petisi yang ditandatangani oleh warga terdekat dengan lokasi penambangan pasir. Namun, pengusaha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir. Sebenarnya jika tidak menggunakan alat berat, warga tidak keberatan,” tandasnya.

‎Terkait masalah ini, Hengki selaku Kepala Desa (Kades) Sawangan mengatakan, jika pihaknya sudah berusaha melakukan pendekatan, baik kepada pihak perusahaan dan warga agar bisa menahan diri.

‎Disampaikan juga, warga Desa Sawangan yang lokasinya tidak jauh dari Sungai Pekacangan menyatakan menolak keberadaan penambangan pasir tersebut. Karena, dikawatirkan akan berdampak pada lingkungan sekitar.

‎Ada beberapa faktor penyebab warga menolak adanya penambangan pasir di Sungai Pekacangan turut desa Sawangan.

Diantaranya, kerusakan lingkungan dan mengancam keberadaan jembatan penghubung antar kecamatan Punggelan dan Wanadadi.

‎”Lokasi penambangan tidak ada satu kilometer dari Jembatan. Sehingga, kami merasa kuatir jembatan vital ini terancam dan rusak,” imbuhnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan dari pihak penambang. ada keterangan dari pihak penambang.// TIM

 

 

PALU, Journalnasional.com- Kuasa hukum jurnalis media online, Handly Mangkali, Dr Muslimin Budiman, menilai perkara dugaan pencemaran nama baik yang dijeratkan kepada kliennya terkesan dipaksakan.

 

“Saya sudah membaca berita yang dijadikan objek dalam aduan dugaan pencemaran nama baik itu. Di situ saya melihat sama sekali tidak memenuhi unsur, karena dalam berita itu tak sedikit pun menyebutkan nama atau identitas orang yang dimaksud,” kata Budiman, Sabtu 3 Mei 2025.

 

Menurut ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM Sulteng itu, unsur pencemaran nama baik dalam perkara yang menyeret kliennya itu  tidak terpenuhi seacara formil.

 

“Jika merujuk pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka harus memenuhi berapa unsur. Misalnya, materi berita itu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada subjek hukum yang jelas, seperti orang atau badan hukum,” jelas Budiman.

 

Faktanya lanjut Budiman, dalam berita itu tidak menyebutkan identitas para pihak. Seperti: nama lengkap, alamat atau keterangan personal lainnya yang mengarah kepada identitas seseorang. Bahkan di berita itu juga tidak mencantumkan foto pihak yang dimaksud.

 

“Oleh karena itu menurut saya berita yang dijadikan objek dalam aduan itu tidak masuk dalam katagori menyerang nama baik seseorang. Identitas yang digunakan dalam pemberitaan itu menggunakan kata  “bos”, “A” dan “bunga”. Tiga kata ini  bersifat umum dan tidak spesifik,” jelas Budiman.

 

Dalam hukum pidana lanjut Budiman, mens rea (niat atau kesengajaan) merupakan elemen penting. Dan faktanya dalam tubuh berita itu menggunakan kata “oknum”, menyamarkan nama dan memakai istilah dugaan, bukan tuduhan langsung.

 

“Dari sini terbukti bahwa tidak ada indikasi media yang dimaksud, memiliki iktikad buruk mencemarkan nama baik. Oleh karena itu, niat jahat terbukti,” ujar Budiman.

 

Di bagian lain, Budiman menyayangkan penyidik yang membawa perkara itu ke pelanggaran UU ITE. Mestinya katanya, permasalahan ini diseret ke ranah dugaan pelanggaran UU Pers.

 

Berita itu menyadur informasi dari sumber berita terpercaya. Kemudian identitas dalam berita itu disamarkan, pun tidak bersifat menghakimi karena menggunakan kata dugaan.

 

“Ini membuktikan bahwa media yang bersangkutan menjalankan fungsi jurnalistik berdasarkan hak atas informasi publik. Belum bisa dikategorikan  sebagai tindakan pencemaran nama baik,” jelas Budiman.

 

Budiman mengatakan, beban pembuktian dalam perkara ini ada pada pihak pelapor. “Pihak yang mengaku dirugikan harus membuktikan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam pemberitaan. Dan ini artinya, beritanya akan semakin seruh. Yang tadinya abu-abu, tapi karena dibawa ke proses hukum, pelakunya jadi terang benderang,” ujarnya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Jurnalis Hendly ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik  dari sebuah pemberitaan perselingkuhan. Perkara ini diadukan ke Polda Sulteng oleh oleh anggota DPD RI, Febrianti Hongkiriwang.

Pelapor merasa tersinggung dengan berita berjudul “Istri Bos di Morut Main Kuda-kudaan dengan Bawahan”. Dia merasa nama baiknya dicemarkan dan karena itu mengadukannya di Polda Sulteng.

 

Atas aduan itu, penyidik Polda Sulteng telah menetapkan Hendly sebagai tersangka Mangkali. // Lukmansyah

 

 

 

Palu, Journalnasional.com– Pembungkaman dan Kriminalisasi Terhadap Jurnalis Hendly Mangkali, Ancaman Serius bagi Kebebasan Pers di Sulawesi Tengah

 

Kasus kriminalisasi terhadap jurnalis Hendly Mangkali dari Beritamorut.id menuai kecaman luas dari berbagai organisasi pers di Sulawesi Tengah, Sabtu (03/05/2025).

 

Hendly dilaporkan ke Polda Sulteng oleh anggota DPD RI, Febrianti Hongkiriwang, yang juga merupakan istri Bupati Morowali Utara, usai memuat berita dugaan perselingkuhan di Morowali Utara.

 

Mirisnya, laporan itu menggunakan UU ITE pasal pencemaran nama baik, hanya karena Hendly membagikan link beritanya di akun media sosial pribadi.

 

Ketua AMSI Sulteng, Mohammad Iqbal, menyebut tindakan ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap kerja jurnalistik.

 

“Apa yang dilakukan Hendly adalah kerja pers yang dijamin UU Pers,” jelas Iqbal

 

“Mengkriminalisasi jurnalis dengan UU ITE karena membagikan karya jurnalistiknya di media sosial adalah kemunduran serius bagi demokrasi,” tegas Iqbal.

 

Senada, Ketua JMSI Sulteng, Murthalib, mengecam keras laporan ini.

 

“Kalau jurnalis dikriminalisasi hanya karena memberitakan hal yang publik perlu tahu, maka siapa lagi yang akan berani menyuarakan kebenaran? Ini bukan hanya soal Hendly, tapi soal keselamatan pers di daerah,” ujarnya.

 

Sementara itu, Ketua SMSI Sulteng, Mahmud Matangara, SH, MM melalui Sekretarisnya Andi Attas Abdullah,S.I.Kom mendesak aparat penegak hukum untuk menghormati UU Pers.

 

“Pers memiliki mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers, bukan jalur pidana. Kami minta polisi menghentikan proses ini dan mengembalikan pada koridor yang benar,” kata Andi Attas.

 

Ketiga organisasi pers tersebut menyerukan kepada seluruh insan pers untuk bersolidaritas mendukung Hendly Mangkali dan mendesak Dewan Pers untuk segera turun tangan menangani kasus ini. Mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk bijak dan tidak mudah membawa kerja jurnalistik ke ranah pidana yang justru mengancam kebebasan pers.// Lukmansyah