BEKASI, Journalnasional.com– Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto resmi melantik 19 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi di Aula Nonon Sonthanie, Rabu (3/9/2025). Rotasi mutasi ini diharapkan dapat mengembangkan kompetensi dan wawasan pejabat.

“Hari ini kita melakukan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, khususnya eselon dua untuk mempersiapkan pemimpin masa depan, serta mengurangi ketergantungan organisasi pada individu tertentu,” ujar Tri Adhianto.

Menurut Tri Adhianto, dengan diadakannya rotasi mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dapat menjadi angin segar serta berinovasi dalam meningkatkan kreativitas untuk tiap masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tetapi tentu harus ada penyegaran, harus ada target-target tertentu, harus ada challenge, tantangan agar mereka terus bisa berinovasi, agar mereka bisa beraktivitas, sehingga mereka tidak saja hari ini menghabiskan anggaran belanja,” tegasnya.

“Sehingga harapannya tentu dengan adanya mutasi ini akan lebih banyak lagi prestasi, akan lebih banyak lagi upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat,” katanya.

Berikut nama pejabat Pemerintah Kota Bekasi dengan jabatan barunya:

1. Dr Arief Maulana, Kepala Dinas Tata Ruang
2. Dzikron, Kepala Pariwisata dan Kebudayaan
3. Drs Asep Gunawan, Staf Ahli Pemerintahan
4. Muhammad Solikhin, Kepala Badan Pendapatan Daerah
5. Dra Ika Indah Yarti, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
6. Dr dr Kusnanto Saidi, Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Ir Mohammad Bambang Santoso, Staf Ahli Perekonomian
8. Drs Aceng Solahudin, Staf Ahli Admin
9. Drs H Alexander Zulkarnain, Kepala Dinas Pendidikan
10. Robet Tua Parluhutan, Kepala Dinas Sosial
11. Drs Nadih Arifin, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
12. Herbert Suyanto Wilprit Panjaitan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
13. Karto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
14. Nesan Sujana, Kepala Satpol PP
15. Drs Hudi Wijayanto, Kepala Bakesbangpol
16. Drs Dinar Faizal Badar, Asda III
17. Dr Dicky Irawan, Kepala Bapelitbangda
18. Yudianto, Kepala BPKAD
19. drh Satia Sriwijayanti Anggraini, Kepala Dinas Kesehatan.

Sementara itu, sejumlah OPD di lingkungan Pemkot Bekasi masih terjadi kekosongan pejabat. Diantaranya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Pemuda dan Olahraga, Rumah Sakit Umum Daerah dr Chasbullah Abdul Madjid, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. // Tayo

Bekasi Kota Journalnasional.com- Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meresmikan Jembatan 0 Rawalumbu yang telah selesai direhabilitasi dan kini resmi dapat digunakan masyarakat. Kehadiran jembatan ini menjadi salah satu infrastruktur penting dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas warga di wilayah Rawalumbu dan sekitarnya, Kamis, 28/08/25.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari stakeholder terkait, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Mineral (DBMSDA) Kota Bekasi hingga penyedia jasa konstruksi yang berhasil menyelesaikan pembangunan lebih cepat dari target.

“Alhamdulillah, rehabilitasi Jembatan 0 Rawalumbu yang awalnya ditargetkan rampung dalam 90 hari kerja, dapat diselesaikan hanya dalam waktu 30 hari. Ini merupakan bukti kerja keras, sinergi, dan komitmen semua pihak untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Tri Adhianto.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa terselesaikannya rehabilitasi Jembatan 0 Rawalumbu diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan transportasi, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah di Kota Bekasi.

“Jembatan ini bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi juga simbol semangat membangun dan menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran dinas terkait, kontraktor pelaksana, serta masyarakat yang turut mendukung proses pembangunan ini. Semoga keberadaan Jembatan 0 Rawalumbu membawa manfaat besar dan semakin memperlancar aktivitas warga,” pungkasnya.

Dengan diresmikannya dan dibuka kembali Jembatan 0 Rawalumbu, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya dalam mewujudkan visi “Semakin Nyaman Kotanya, Sejahtera Masyarakatnya,’// Tayo

Bekasi kota, Journalnasional.com– Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pendidikan Kota Bekasi enggan menanggapi konfirmasi dari Wartawan.

Beberapa  konfirmasi dari media,  Baik Langsung Tatap Muka Maupun Via WhatsApp Beberapa kali. Bahkan, sampai saat ini belum di tanggapi sama sekali.

          salah satu Kegiatan Proyek Pembangunan WC di SMPN 16 tidak        ada papan Namanya

Seperti halnya konfirmasi dari tim media, di antaranya konfirmasi terkait Berita Yang beberapa hari sudah tayang di Journalnasional.com yakni, Carut-marut Marut Rehabilitasi proyek pembangunan Toilet di Sekolah SMPN tersebut Yg Tidak transparan dan Tidak Ada Papan Nama Kegiatan Proyeknya.

Di duga Salah Satu Kegiatan Proyek Tersebut Terindikasi ada Peluang Terbuka mengarah perbuatan ke Ranah Tindakan Korupsi Berjama’ah?

Sementara, Kegiatan Proyek pemeliharaan topian beton fisik ringan yang dikerjakan di SMP Negeri 16 Kota Bekasi yang didanai dari Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional BOS, Sumber Dana (BOSP) 2025 dengan jumlah  Anggaran RP. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ada Papan Proyeknya.

Tidak jelas apa alasannya Kabid disdik Kota Bekasi tidak menanggapi konfirmasi dari wartawan tersebut, padahal untuk memenuhi standar Pemberitaan yang akurat, etik dan berimbang dibutuhkan stetment atau klarifikasi dari Epih Hanapi sebagai Kabid Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Praduga terindikasi kuat Kabid Disdik SMPN Kota Bekasi melakukan pembiaran, ketika Tim Media Online mencoba meminta jawaban melalui via whatsapp pada Selasa tanggal 19 Agustus 2025 Pukul 14:25 Wib.

Anehnya, Epih Hanapi Kabid Disdik Kota Bekasi belum bisa memberikan jawaban yang pasti sampai saat ini, dan Diam sampai berita ini tayangkan. // Tayo

Bekasi Kota, Journalnasional.com –Proyek pembangunan kantor Kelurahan Kayu Ringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan diduga pihak pelaksana proyek abaikan K3 untuk para pekerja.

Proyek yang di kerjakan oleh CV. Naposobulung Berkarya dengan nomor kontrak : 602.1/22.07-SPMK-04/PPK-Bandung/DPKPP.

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2025.

Dengan Nilai Kontrak : RP. 531,286.000.00.

Dengan Waktu : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender.

Dari pantauan tim awak media pada hari Kamis (07/07/2025), terlihat para pekerja tidak memakai alat pelindung diri ( APD) diduga mereka abaikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Ketika Tim media hendak mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak pelaksana proyek, namun tim media tidak berhasil menjumpainya, dan pada saat hari yang sama tim media mencoba mengkonfirmasi melalui via WhatsApp handphone milik pekerja namun sampai saat ini tim media tidak mendapatkan jawaban atau respon dari pihak pelaksana.

“udah saya telpon pak tapi ga di angkat angkat nih,

biasa nya si dia datang pagi kalau ga sore pak,” ucap salah satu pekerja.

Dan Tim media pun mencoba menghubungi Pengawas dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Disperkimntan) Danial dan ia mengatakan ” iya betul saya pengawasnya bang, kalau kemarin memang saya lagi meating bang, jadi tidak di lokasi, kalau pelaksana biasa nya ada dilapangan bang,”

Pada saat tim media menanyakan PPTK siapa, Danial selaku pengawas Disperkimntan tidak menjawab seolah olah menutupi saat tim awak media mencari informasi.

Tanpa memakai APD lengkap sama dengan abaikan keselamatan dan kesehatan kerja ,  berarti melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan  pemerintah no 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja.

Setiap perushaan wajib mengutamakan K3, kemudian sanksinya administrasi sanksi teguran hingga sanksi pidana seperti yang diamanatkan dalam undang-undang yang berlaku, dalam setiap pekerjaan baik dalam klasifikasi kecil maupun besar kewajiban pelaksana proyek untuk menerapkan K3 mutlak.

Diduga hampir seluruh proyek milik pemerintah itu tidak memakai alat keselamatan seperti helm, rompi dan sepatu khusus, dan alat pelindung diri lainnya.// Tayo