Mini Lokakarya Stunting, Wabup Puspawati Dorong Keterlibatan Aktif Kecamatan dan Desa

Lutim, Journalnasional.com- Wakil Bupati Luwu Timur, Sekaligus Ketua TPPS, Hj. Puspawati Husler, secara resmi membuka kegiatan Mini Lokakarya Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, yang digelar di Aula Kantor Camat Malili, Senin (23/06/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengawal, mengevaluasi, dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting serta pendampingan keluarga di tingkat kecamatan dan desa.

Lokakarya ini juga menjadi forum penting untuk membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Wabup Puspawati menegaskan pentingnya peran strategis pemerintah kecamatan dan desa yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.

“Pemerintah kecamatan dan desa sebagai garda terdepan dapat mengenal langsung kondisi keluarga berisiko stunting, tahu desa mana yang masih membutuhkan perhatian khusus, serta memiliki jejaring hingga tingkat dusun dan rumah tangga,” tegas Wabup Puspawati.Menurutnya, upaya pengawalan penurunan stunting harus dimulai sejak dini, dimulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga anak yang baru lahir.

Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan data stunting, serta pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam proses edukasi dan pendampingan.

“Anak-anak adalah harapan dan penerus kita. Mari kita kawal bersama agar mereka tumbuh sehat dan menjadi aset berharga di masa depan,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, Wabup Puspawati juga mengajak seluruh peserta yang hadir untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam intervensi stunting sampai kepada sasaran utama, yakni ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting, memperkuat peran kader, Posyandu, dan PKK dalam edukasi dan pemantauan gizi serta mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa.

Sementara, Plt. Kepala DP2KB Lutim, Nursih Hariani menyampaikan pentingnya fokus dan koordinasi dalam penanganan stunting di Kecamatan Malili.

“Hari ini kita akan berdiskusi bersama untuk mencari tahu mengapa stunting masih terjadi, dan bagaimana penanganannya. Ke depan, pendamping keluarga, PKB/PLKB, dan tenaga kesehatan harus lebih fokus agar stunting bisa dicegah dan angka kasusnya menurun,” ungkap Nursih.

Secara khusus, Nursih mengingatkan Ketua TPPS Kecamatan Malili agar menjadwalkan rapat koordinasi secara rutin, sebagai bentuk komitmen dan langkah berkelanjutan dalam upaya penanggulangan stunting.

“Dengan semangat gotong royong, kita optimistis angka stunting di Luwu Timur dapat terus ditekan,” tandas Nursih.

Sebagai informasi, pertemuan ini dilanjutkan dengan sesi Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Malili, yang dipandu langsung oleh Kabid Keluarga Berencana DP2KB Luwu Timur, Suliati.

Turut Hadir, Dinas Kesehatan, Kasi Pemerintahan Kec Malili, Danramil, Kapolsek, Ketua TP PKK Desa, Kepala Puskesmas, Tim Pendamping Keluarga (TPK), PKB / PLKB Kecamatan Malili serta Dinas P2KB dan jajaran. // Tayo Sumber:

(asn/ikp-humas/kominfo-sp

Gubernur Jabar Pimpin Rakor di Purwakarta, Bahas Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Strategis

Purwakarta, Journalnasional.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) strategis bersama para kepala daerah di Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Rabu (18/6). Rakor ini dihadiri oleh para kepala daerah dari wilayah strategis Jawa Barat, termasuk Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto serta Bupati dari Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Sukabumi, Karawang, dan Cianjur.
Berbagai isu strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya pembangunan jalan poros desa lingkar Sanggabuana, penataan kawasan wisata Ciater Subang, pengembangan kawasan wisata Kabupaten Bogor dan Bandung Barat, hingga upaya pemanfaatan lahan tidak produktif serta pembangunan infrastruktur lingkungan hidup.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung langkah pemanfaatan lahan tidak produktif sebagai upaya menghadirkan ketahanan pangan dan ruang terbuka hijau yang fungsional di wilayah perkotaan.
“Lahan tidak produktif di perkotaan bukan hanya menjadi beban visual, tapi juga potensi. Kita bisa olah menjadi lahan pertanian kota, hutan kota, atau taman edukasi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Tri Adhianto.
Terkait infrastruktur lingkungan hidup, Wali Kota juga menegaskan bahwa Kota Bekasi terus berupaya mengembangkan sistem pengelolaan air dan ruang terbuka yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan urbanisasi.
“Kota Bekasi yang langsung bersebelahan dengan Daerah Khusus Jakarta mampu menjadi kota yang tangguh secara lingkungan. Pengelolaan drainase, konservasi air, dan peningkatan kualitas udara adalah bagian penting dari kebijakan pembangunan kami,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan daya saing wilayah. Ia menyatakan, hasil rakor ini akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk perencanaan teknis bersama Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota terkait. // Tayo

Petani Desa Lera Curhat Soal Alsintan, Bupati Irwan : Segera Buat Proposal

Lutim, Journalnasional.com- Puluhan warga yang tergabung dalam keluarga besar Maserempulu (Maspul) di Desa Lera, Kecamatan Wotu, begitu antusias dan gembira menyambut kedatangan Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, Kamis (19/06/25).

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Luwu Timur ini dalam rangka menghadiri syukuran panen yang digelar masyarakat petani di desa tersebut.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan itu, selain menjadi syukuran dan silaturahim juga menjadi kesempatan bagi masyarakat sekitar memberikan pertanyaan dan keluh kesahnya langsung kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati.

Meskipun dalam kesempatan yang singkat, Syarifuddin, warga setempat sekaligus Ketua Panita acara Perayaan Syukuran Panen memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan langsung kebutuhan mendesak para petani di desanya.

Salah satu kebutuhan petani di desanya yang disampaikan yakni masih minimnya alat mesin pertanian (alsintan) berupa Rotavator dan Hand Traktor.

“Usulan ini merupakan aspirasi masyarakat tani kami, yang sangat berharap dukungan alsintan berupa Rotavator dan Handtraktor untuk menunjang produktivitas pertanian,” ungkap Syarifuddin.

Menanggapi permintaan tersebut, Bupati langsung menyanggupi dan akan segera merealisasikan kebutuhan para petani tersebut dalam waktu dekat ini.

Bantuan ini, kata Bupati, merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendukung petani dan mempercepat pembangunan di sektor pertanian.

“Segera buat proposal apa yang menjadi kebutuhan para petani di desa ini dan perhadapkan langsung kepada saya,” tegas Bupati Irwan.

Bupati juga menegaskan, hal-hal yang bersifat mendesak dan menyangkut kebutuhan pokok petani akan diupayakan secara optimal.

Menutup sambutannya, didepan masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut, Bupati kembali menegaskan bahwa program Tiga Kartu Sakti akan dimulai diuji coba tahun ini.

“Implementasi uji coba diproyeksikan akan segera dimulai dalam tahun ini, sebagai langkah awal untuk memastikan efektivitas program sebelum diterapkan secara penuh,” pungkas Bupati. // Tayo.

Sumber:

 

(op/prokopim/ikp-humas/kominfo-sp

Tata Cara Pelayanan di ATR/ BPN Kota Bekasi

Bekasi Kota, Journalnasional.com-Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Bekasi menyediakan berbagai layanan pertanahan bagi masyarakat, termasuk penerbitan sertifikat, peralihan hak, pengukuran tanah, dan pendaftaran tanah.

Beberapa layanan prioritas di kantor pertanahan antara lain pengecekan sertifikat, penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), dan hak tanggungan elektronik.

Ada beberapa jenis layanan yang bisa Anda dapatkan di Kantor Pertanahan:

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui  Proses pendaftaran tanah yang belum pernah terdafta. Lalu,  Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah untuk Pemutakhiran data tanah yang sudah terdaftar. 

Selanjutnya Pelayanan Pencatatan dan Informasi Pertanahan Dengan Memberikan informasi terkait tanah dan status pendaftaran.
Berikut, Ada Beberapa Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah dengan Proses pengukuran tanah untuk kepentingan pendaftaran atau lainnya. 
1.Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah: Proses penerbitan sertifikat hak atas tanah (SHM, HGB, dll.). 
2.Peralihan Hak Atas Tanah: Proses balik nama atau transfer kepemilikan tanah. 
3.Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Menyelesaikan sengketa terkait tanah di tingkat kabupaten/kota. 
4.Pengadaan Tanah: Melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 
5.Informasi Ketersediaan Tanah: Menyediakan informasi mengenai ketersediaan tanah. 
6.Pertimbangan Teknis Pertanahan: Memberikan pertimbangan teknis terkait pertanahan. 
7.Pendaftaran Surat Keputusan: Pendaftaran surat keputusan terkait pertanahan. 
8. Hak Tanggungan Elektronik: Pelayanan hak tanggungan yang dapat diakses secara elektronik. 
9.Roya: Pelayanan roya atau pemberitahuan kepada pihak yang berwenang terkait pembebanan hak atas tanah. 
10.Perubahan Hak: Perubahan hak atas tanah, contohnya perubahan dari HGB/HPL menjadi HM. // Toha Manalu 

Tata Cara Urus Sertifikat Hak Milik (SHM) di ATR/ BPN di Kota Bekasi

Bekasi Kota, Journalnasional.com Untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kota Bekasi melalui Kantor ATR/BPN, Ada Beberapa Kriteria, Anda perlu mengikuti beberapa tahapan, dimulai dari persiapan dokumen, permohonan, pengukuran tanah, penelitian, pengumuman, penerbitan SK, pembayaran BPHTB, dan akhirnya penerbitan sertifikat. 

Berikut adalah langkah-langkah detailnya Dengan mem-Persiapan Beberapa Dokumen. Dokumen yang dibutuhkan, seperti formulir permohonan, fotokopi KTP/KK, surat pengantar RT/RW, bukti kepemilikan tanah (sertifikat lama atau akta jual beli), SPPT PBB, dan dokumen lain yang mungkin dibutuhkan. 
Selain itu, Ajukan Permohonan Dengan Mendatangi Kantor ATR/BPN, Lalu, ajukan permohonan SHM, dan serahkan dokumen persyaratan Lainnya untuk
Pengukuran Tanah dan

Petugas BPN akan melakukan pengukuran tanah untuk memastikan batas dan luas lahan. 

Di Samping Penelitian Itu, Petugas panitia akan melakukan penelitian terhadap data yuridis dan dokumen yang telah diserahkan. 
Maka, akan ada Pengumuman. Yang Kemudian Munculah Data yuridis akan diumumkan di Kantor Kelurahan dan BPN agar masyarakat mengetahui permohonan SHM Anda. 
Selanjutnya akan ada Penerbitan SK Hak.
Setelah Itu, Sambil Menunggu penelitian selesai dan pengumuman berjalan, BPN akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Hak Atas Tanah. 
Tahap Selanjutnya,  Anda perlu membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) sebagai syarat penerbitan SHM. Dan Akhirnya, Setelah semua tahapan selesai dan BPHTB dibayarkan, sertifikat SHM akan diterbitkan oleh BPN. 
Sebagai Bahan Catatan :
  • Proses pengurusan SHM ini dapat memakan waktu, jadi bersabarlah dan ikuti semua tahapan dengan teliti. 
  • Anda juga dapat menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang persyaratan, biaya, dan proses pengurusan sertifikat tanah. 
  • Untuk informasi lebih detail tentang prosedur dan persyaratan pengurusan SHM di Kota Bekasi, Anda dapat menghubungi Kantor ATR/BPN secara langsung. Untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kota Bekasi melalui Kantor ATR/BPN, Anda perlu mengikuti beberapa tahapan, dimulai dari persiapan dokumen, permohonan, pengukuran tanah, penelitian, pengumuman, penerbitan SK, pembayaran BPHTB, dan akhirnya penerbitan sertifikat.// Toha Manalu 

DPD IWO-I Kungker Sekaligus Audensi Dengan Kadishub Kota Bekasi

Bekasi Kota, Journalnasional.com-Untuk sekian kalinya Ikatan Wartawan Online Indonesia ( IWO-I) DPD Kota Bekasi melakukan Kunjungan Kerja sekaligus Audensi ke beberbagai Satuan Kerja Pemerintah Kota Bekasi ( SKPD) sehingga dapat berkesinambungan dalam membangun daerah Kota Bekasi yang tentu nya lewat fungsi masing-masing.

Giat kunjungan kerja dan audensi DPD IWO-I Kota Bekasi ini disambut hangat oleh kepala Dinas perhubungan Kota Bekasi Seno Bastia di ruang kerjanya, Rabu (04/6/2025)

Kedatangan rombongan DPD IWO I Kota Bekasi , terdiri dari KSB serta Ketua ketua Bidang yang ikut mendampingi diacara tersebut.

“ Dengan ada nya organisasi wartawan IWO I kota Bekasi, mari kita bangun bersama daerah Kota Bekasi sesuai dengan fungsi nya sehingga kedepan nya daerah kota Bekasi lebih maju dan sejahtera serta bermarwah,” hal itu disampaikan Seno Bastia sambil santai di ruang kerjanya.

Ketua DPD IWO-I Kota Bekasi Nio Helen beserta rombongan mengucapkan terima kasih atas sambutan kepala dinas perhubungan kota Bekasi.

Dengan adanya kunjungan kerja dan audensi ini guna untuk saling berkolaborasi antara wadah DPD IWO-I Kota Bekasi bersama pemerintah Kota Bekasi yang tentu nya dinas perhubungan.

Pertemuan ini juga DPD IWO-I Kota Bekasi menyampaikan tentang Beberapa Pertanyaan Terkait Program dan Penghargaan Yang di dapat Jajaran Dinas Perhubungan di Tahun 2025 ini.

“Sekali lagi kami dari Struktur organisasi Wartawan IWO I mengucapkan terima kasih atas dukungan dari dinas perhubungan tersebut,” kata ketua Nio Helen, sambil menyerahkan copy SK DPD IWO I kota Bekasi.DPD IWO-I Kungker Sekaligus Audensi Dengan Kadishub Kota Bekasi.// Untung Prasetyo