Latest Posts

Demo Guru Honorer di DPR, Polda Metro Jaya Kawal Aksi Berjalan Tertib

Nasional
Jakarta, Journalnasional.com –Ribuan guru honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, kamis kemarin (30/1/2025). Mereka menuntut pemerintah mengangkat guru yang lolos passing grade 2023 menjadi ASN PPPK.
Polda Metro Jaya menerjunkan personel untuk memastikan jalannya aksi tetap aman dan kondusif. Pengamanan dipimpin langsung oleh Dirbinmas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Harry Muharram Firmansyah.  “Kami pastikan pengamanan berlangsung maksimal agar aksi berjalan tertib dan aspirasi peserta dapat tersampaikan dengan baik,” ujar Kombes Pol Harry.
Aksi dimulai pukul 12.00 WIB dan berlangsung damai tanpa insiden. Para guru honorer menyampaikan tuntutan mereka melalui orasi dan spanduk yang mendukung percepatan pengangkatan guru honorer menjadi ASN.
 Polisi juga mengimbau peserta aksi untuk tetap mematuhi aturan dan menjaga ketertiban selama unjuk rasa.
“Kami mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
Aspirasi bisa disampaikan dengan damai dan tanpa tindakan anarkis,” tambah Kombes Pol Harry.
Hingga sore hari, situasi di sekitar Gedung DPR/MPR terpantau kondusif. Polda Metro Jaya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi. //Ryo. S H// Tayo

Dandim 0507 Kota Bekasi Bersyukur Perayaan Imlek Aman dan Tertib Dan Kerukunan Masyarakat pun Terjaga

Bekasi
Kota Bekasi,  Journalnasional.com – Masyarakat keturunan Tionghoa yang berdomisili di wilayah Kota Bekasi terlihat bersuka cita merayakan Tahun Baru Imlek 2025.
Sepanjang perayaan Imlek ini, pusat keramaian terlihat di areal Wihara Buddha Dharma dan Klenteng Hok Lay Kiong yang terletak di Jalan Kenari I Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Rabu (29/01/25 ).
Terlihat juga sejumlah petugas gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP hingga Satuan Linmas, bersiaga mengamankan jalannya perayaan Imlek.
Hingga malam hari, suasana di Kota Bekasi tetap aman dan kondusif, sehingga memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek.
Kondisi aman dan tertib ini dipertegas oleh pernyataan Komanddan Kodim (Dandim) 0507/ Bks, Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait saat memantau perayaan Imlek di Klenteng Hok Lay Kiong.
“Kami bersyukur karena pelaksanaan tahun baru Cina ini harus bisa dilaksanakan secara nyaman dan kondusif oleh masyarakat yang merayakan,” ungkapnya seraya menyebut beberapa lokasi keramaian yang menjadi konsentrasi massa dalam perayaan Imlek, seperti di kawasan Galaxy.
Selain memantau perayaan Imlek, pihaknya juga melakukan monitoring terhadap wilayah rawan banjir.
Hal ini berkaitan dengan meningkatnya curah hujan beberapa hari ini.“Walaupun ini adalah libur yang cukup panjang, seluruh anggota tetap stand by untuk melakukan monitoring wilayah,
Melalui momentum perayaan Tahun Baru Imlek, Rico berharap positif perayaan ini berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.
 “Mudah-mudahan tahun baru Imlek ini memberikan kebahagiaan, kesejahteraan bagi semua masyarakat, baik yang merayakan maupun tidak,” tutupnya.// A . Ugama // Tayo

Proyek Pokir Dewan, Sebabkan Pembangunan Tidak Merata

Bekasi
Kota Bekasi, Journalnasional.com – Harapan masyarakat mendapatkan pembangunan secara merata di Kota Bekasi, bagai mimpi belaka. Pasalnya banyaknya program pembangunan yang diusulkan lewat Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) jarang terealisasi.
Hal itu, karena peranan pemerintah dianggap bagai pisau ‘tumpul’ harus terkalahkan oleh Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. Dampak banyaknya proyek yang dilahirkan lewat Pokir ini, mengakibatkan tidak meratanya pembangunan di wilayah Kota Bekasi.
Persoalan ini tak bisa ditampik, seperti data yang diperoleh harianbekasiplus.com, untuk pembangunan di wilayah Harapan Jaya, Bekasi Utara, sebagian besar lahir dari Pokir.
 Sementara realisasi pembangunan dari Musrenbang hanya sebagian kecil saja.Beberapa pengurus RW di bilangan Harapan Jaya, merasa kecewa.
Dengan satu alasan, semua berdampak pada lingkungan yang tidak memiliki atau tidak dekat dengan anggota dewan.”Bagaimana pembangunan mau merata kalo peran pemerintah sendiri lemah dan terkalahkan dengan peranan anggota dewan,” kata Alfiyan, Ketua RW 001 Harapan Jaya.
Dikatakannya, pemerintah daerah, harusnya lebih berperan dalam upaya pemerataan pembangunan. Karena, katanya, dari Renja DBMSDA untuk 2025, jelas terlihat mayoritas pembangunan di wilayah Harapan Jaya, lahir dari Pokir.
Yang lebih miris lagi, ada berapa RW mendapatkan porsi pembangunan lebih banyak, ada yang mendapatkan empat titik, bahkan sampai tujuh titik pembangunan. “Untuk apa selalu digelar Musrenbang, jika hasilnya tetap dikuasai Pokir.
Percuma dong, Musrenbang hanya formalitas dan menghabiskan anggaran makan dan minum saja,” katanya.Menurutnya, seharusnya pemerintah mulai dari kelurahan dan kecamatan menginventarisir prioritas pembangunan di setiap RW. Ini untuk pemerataan dan azas keadilan.”Kalo memang Harapan Jaya harus maju dalam soal pemenuhan pembangunan, seharusnya mengedepankan pemerataan, bukan malah peranannya hilang, kalah dengan Pokir dewan,” kilahnya.
Persoalan ini, banyak dirasakan oleh pengurus RW di Kelurahan Harapan Jaya, hanya saja kata Alfiyan, RW lain enggan bersuara di media.”Saya bukan iri dengan RW lain yang banyak mendapatkan pembangunan, hanya saja prihatin terhadap peran pemerintah daerah, mulai dari kelurahan dan kecamatan, yang tidak punya kekuatan untuk membela kepentingan lingkungan masyarakatnya,” imbuhnya.
Persoalan ini katanya, akan terus ada. Sehingga alasan pemerintah daerah akan memberikan pembangunan yang lebih baik dan melakukan pemerataan pembangunan, tidak akan tercapai dan hanya isapan jempol belaka. Karena, persoalan sudah berjalan sejak lama.// Tayo
Sumber:
                ( GEOFFREY . M )
                Red : GM ,. SBN.

Polres Metro Bekasi Kota Gelar Rampcheck Kendaraan Jelang Libur Isra Mi’raj dan Imlek

Bekasi
Kota Bekasi, Journalnasional.com – Dalam rangka memastikan keselamatan pengguna transportasi umum menjelang libur panjang Isra Mi’raj dan Hari Raya Imlek, Satlantas Polres Metro Bekasi Kota bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi melaksanakan kegiatan rampcheck kendaraan di UPTD Terminal Kota Bekasi pada Kamis yang lalu  (23/1/2025).
Kegiatan rampcheck yang dimulai pukul 15.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Wakasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota AKP. Ischak. SH, didampingi Unit Kamsel Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Sri Indira, serta dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk Kabid Angkutan Dishub Kota Bekasi, KBO, Kanit Kamsel Polres Metro Bekasi Kota, Kepala Terminal, dan penguji layak kendaraan.
 Rampcheck dilakukan untuk memastikan seluruh armada transportasi umum layak jalan dan memenuhi standar keselamatan. Pemeriksaan meliputi :
– Sistem rem dan kemudi
– Sistem lampu
– Kondisi ban
– Wiper  – Sabuk pengaman pengemudi dan penumpang
– Alat pemadam api ringan (APAR)
– Kelengkapan surat-surat kendaraan  Armada yang diperiksa dalam kegiatan ini mencakup bus dari berbagai perusahaan, seperti CBU MGI, Sinar Jaya, Primajasa, dan Daya Melati Indah.
Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Yugi Bayu Hendarto, S.I.K., M.A.P., menjelaskan bahwa rampcheck ini merupakan kolaborasi antara Satlantas Polres Metro Bekasi Kota dan Dishub Kota Bekasi untuk meningkatkan keselamatan pengguna transportasi umum selama libur panjang.
“Kegiatan rampcheck kendaraan ini bertujuan memastikan seluruh armada dalam kondisi prima dan aman untuk digunakan masyarakat yang akan bepergian saat libur Isra Mi’raj dan Imlek.
Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari,” ujar AKBP Yugi Bayu Hendarto.
Dengan menggandeng berbagai pihak, kegiatan rampcheck ini menjadi bukti komitmen Polres Metro Bekasi Kota dan Dishub Kota Bekasi dalam menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
Pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan umum diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode libur panjang.  Rampcheck ini sekaligus menjadi upaya preventif dalam mengawal kelancaran arus lalu lintas dan menjaga keselamatan penumpang. // Tayo
Sumber :
               Red : GM ,. SBN.

Puncak HJL dan HPRL 2025, Wabup Lutim Dorong Sinergi untuk Wujudkan Provinsi Tana Luwu

Luwu Timur

Lutim, Journalnasional.com –Wakil Bupati Luwu Timur, Moch. Akbar Andi Leluasa, didampingi istrinya, Arbiyanti Febthavia, menghadiri puncak peringatan Hari Jadi Luwu (HJL) ke-757 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-79 yang berlangsung di Halaman Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo, Kamis (23/01/2025).

Acara ini turut dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fadjry Djufry, bersama istri; Yang Mulia (YM) Cenning Luwu, Andi Sitti Huzaimah Mackulau Opu Daeng Ri Pajung; Pembicara Kedatuan Luwu, Opu Dr. H. Lutfi A. Mutty beserta istri; para Bupati dan Walikota se-Luwu Raya; Pj. Bupati Kolaka Utara beserta istri; pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemimpin instansi vertikal di wilayah Luwu Raya dan Kolaka Utara.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry, menyampaikan bahwa HJL dan HPRL memiliki makna mendalam sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan pembangunan dan persatuan masyarakat Tana Luwu.

“Hari Jadi ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, menyatukan tekad, dan memperkokoh semangat bersama demi membangun Luwu Raya yang lebih hebat,” ujar Prof. Fadjry.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki Luwu Raya.

“Pesta demokrasi telah usai. Saatnya merajut kebersamaan untuk memaksimalkan pembangunan di Tana Luwu. Berbeda pilihan kemarin, kini saatnya kita bersatu demi masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Wakil Bupati Luwu Timur, Moch. Akbar Andi Leluasa, menggarisbawahi pentingnya sinergi antara para kepala daerah di Luwu Raya untuk mewujudkan impian masyarakat, yakni pembentukan Luwu Tengah dan Provinsi Tana Luwu.

“Keempat kepala daerah terpilih nantinya harus bersatu. Perjuangan ini tidak akan berhasil jika hanya dilakukan sebagian saja. Kita harus fokus dan melanjutkan perjuangan para pendahulu untuk membentuk Provinsi Tana Luwu,” kata Wabup Akbar.

Menurutnya, pembentukan provinsi baru akan membawa dampak besar terhadap percepatan pembangunan di Tana Luwu. “Jika ingin melihat pembangunan yang lebih masif, maka Tana Luwu harus menjadi provinsi,” tegas Akbar.

Pada puncak acara, dibacakan hasil Tudang Ade’ yang telah dilaksanakan pada 21 Januari 2024. Salah satu poin penting adalah pengaturan pelaksanaan HJL dan HPRL di masa mendatang. Dimana Hari Jadi Luwu akan diperingati setiap tanggal 21 Januari di Istana Kedatuan Luwu.

Sementara Hari Perlawanan Rakyat Luwu akan dilaksanakan bergilir di setiap kabupaten/kota di Luwu Raya dan Kolaka Utara setiap tanggal 23 Januari, dengan jadwal sebagai berikut:

• Tahun 2026 di Kabupaten Luwu
• Tahun 2027 di Kabupaten Luwu Utara
• Tahun 2028 di Kota Palopo
• Tahun 2029 di Kabupaten Luwu Timur
• Tahun 2030 di Kabupaten Kolaka Utara

Acara ditutup dengan penyematan Pin Kedatuan oleh YM Cenning Luwu kepada Pj. Gubernur Sulsel sebagai simbol penghormatan dan kebersamaan.

Peringatan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga warisan budaya dan perjuangan masyarakat Luwu sekaligus memotivasi seluruh elemen untuk terus bersinergi dalam membangun Tana Luwu. //rhj/ikp-humas/kominfo-sp// Tayo

Prabowo Perintahkan Aparat Tindak Perusahaan Pelanggar Aturan Pertanahan dan Hutan

Nasional

Jakarta, Journalnasional.com- Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan.

Hal ini diungkap Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1/25).

“Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung; BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan); Kapolri dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Semua perusahaan, kata Prabowo, harus memenuhi segala aturan yang telah ditetapkan.

“Ketentuan kita harus dipatuhi, tidak ada yang memiliki perlakuan khusus bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya,” jelas Prabowo.

“Tidak melakukan, ya, pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut apalagi lahan-lahan itu hutan lindung,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti kinerja Kabinet Merah Putih setelah berjalan selama tiga bulan.

Ia mengapresiasi upaya para menteri dan wakil menteri menerbitkan kebijakan pro rakyat.

“Saya juga terima kasih tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat, kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” tutur Prabowo// Tayo

Sumber Promedia