Latest Posts

Ketika di Wawancara Harapan Ketua DPD IWO- Indonesia Kota Bekasi Nio Helen: Pejabat Dan Instansi Harus Respon Wartawan

Bekasi

 

Kota Bekasi, Journalnasional.com-Menanggapi Sering terjadi keluhan pihak tertentu terhadap pemberitaan yang dianggap tidak berimbang atau menyudutkan, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) DPD Kota  Bekasi , Nio Helen  menegaskan, bahwa wartawan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip jurnalistik yang jelas dan dilindungi undang-undang.

 

“Wartawan mengingatkan seluruh pihak agar tidak serta-merta menyalahkan wartawan ketika merasa tersudut oleh pemberitaan. Perlu dipahami bahwa sebelum berita diterbitkan, proses verifikasi, klarifikasi, dan upaya untuk mewujudkan keberimbangan sudah dijalankan sesuai prinsip kerja jurnalistik,” ucap Nio Helen, di Bekasi Rabu (30/4/2025).

 

Nio Helen, juga menyebutkan bahwa wartawan kerap tidak mendapat tanggapan bahkan di Bola pimpong saat melakukan konfirmasi. Hal itu berdampak pada ketidak Adanya perspektif narasumber dalam suatu Pemberitaan.

 

“bila mana konfirmasi aja diabaikan atau tidak direspon, wartawan tetap berkewajiban menyampaikan informasi berdasarkan data yang ada. Maka, jangan salahkan pers jika pemberitaan terasa berat sebelah. Kuncinya ada pada keterbukaan,” lanjutnya.

 

Dalam hal tersebut, Nio Helen juga mengimbau para wartawan, khususnya di wilayah Kota Bekasi , agar tetap dalam koridor etika dan patuh  pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

“Wartawan selalu menekankan bahwa kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab. Profesionalisme, akurasi, dan integritas adalah hal mutlak dalam setiap produk jurnalistik,” tegasnya.

 

Nio Helen pun Menegaskan pernyataannya dengan menyerukan kepada semua pihak, baik pemerintah, TNI dan POLRI serta swasta, maupun masyarakat umum, untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis  dengan wartawan Khususnya di Kota Bekasi.

 

 

“Gunakan hak jawab jika merasa dirugikan oleh pemberitaan. Wartawan bukan musuh yang harus di hindari, tapi Wartawan adalah mitra untuk membangun transparansi dan kepercayaan publik,” tutup Nio Helen.// Unpras

 

Coaching Clinic Gerai PTSP, Langkah Nyata Lutim Dekatkan Layanan ke Masyarakat

Luwu Timur

Lutim, Journalnasional.com- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) menggelar Coaching Clinic Gerai PTSP Desa yang digelar di Aula Media Center PPID Diskominfo-SP, Rabu (30/04/2025).

Plt. Kepala DPMPTSP Lutim, Abdul Wahid Sangka saat membuka kegiatan didampingi Andi Rajuni bertindak sebagai Pemateri dan Armansyam sebagai Moderator, mengungkapkan tujuan digelarnya kegiatan ini ialah memberikan edukasi yang lebih dalam lagi terakait Gerai PTSP di desa yang dapat memberikan banyak manfaat, terutama untuk masyarakat desa yang ingin mengurus perizinan.

“Manfaat coaching Clinic Gerai PTSP Desa adalah mendekatkan layanan perizinan ke masyarakat sehingga mengurangi jarak tempuh, waktu, dan biaya yang dikeluarkan,” ungkap Abdul Wahid.

Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Desa dan Kepala Seksi Pelayanan dari seluruh desa di Kecamatan Tomoni Timur, angkona, Kalaena, malili dan wasuponda.

Selain itu, Pembentukan Gerai PTSP di desa merupakan program prioritas dalam RPJMD dari visi misi Bapak Bupati dan Ibu Wabup diantara 113 program prioritas yang dijanjikan. Olehnya itu, kegiatan ini dapat direspon baik di desa terutama support kepala desa sangat dibutuhkan karena sepenuhnya pembiayaannya akan dimaksimalkan di desa.

Lebih lanjut, Abdul Wahid menyampaikan bahwa, nantinya semua proses perizinan dilakukan di desa dan khusus izin penelitian akan tetap dilakukan oleh Dinas PMPTSP.

“Segala proses akan dilakukan di desa hingga cetak, namun khusus untuk izin penelitian, verifikasi tetap ada di kami, nanti berkas yang masuk di desa cukup difoto lalu diproses kemudian kami pdfkan sehingga masyarakat tidak harus datang lagi ke Malili untuk mengurus izin,” ujar Plt. Kadis PMPTSP menjelaskan.

Adapun didalam materi untuk tahap awal dijelaskan, Gerai PTSP akan melayani Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Penelitian.

Dengan demikian, Gerai PTSP di desa merupakan terobosan layanan publik yang membawa pelayanan lebih dekat ke masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, kepastian hukum, dan daya saing desa.

Terakhir, ia berharap, agar sosialisasi sebelumnya dapat dipahami dan dijalankan oleh seluruh desa serta hadir pada kegiatan coaching clinic sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan pembentukan Gerai PTSP di desa, mudah-mudahan sosialisasi kemarin yang kita lakukan dapat dihadiri karena ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang telah kita lakukan,” harap Abdul Wahid.

Adapun Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja menyasar seluruh desa dan kecamatan di Luwu Timur. Akan dilakukan kegiatan serupa pada:

Jum’at, 2 Mei 2025, melibatkan Desa se-Kec. Nuha, Desa se-Kec. Towuti, Lurah Magani, Desa se-Kec. Mangkutana, Desa se-Kec. Tomoni, dan Lurah Tomoni.
Senin, 5 Mei 2025, melibatkan Desa se-Kec. Wotu dan Desa se-Kec. Burau.// Tayo

Sumber:

 

(as/ikp-humas/kominfo-sp)

Pemkab Lutim Gelar Survei Cacingan Untuk Tekan Angka Stunting

Luwu Timur

Lutim, Journalnasional.com- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar Pertemuan Mikroskopis Kecacingan/Survei Cacingan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lutim, Selasa (29/04/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi kecacingan, yang secara langsung berkaitan dengan penurunan angka stunting pada anak usia 1 hingga 12 bulan.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr. Adnan, bersama narasumber Prof. dr. Sitti Wahyuni, Ph.D., Sp.Par.K beserta tim dari Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas), laboran RSUD I Lagaligo, serta laboran dan bidan koordinator dari Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Dalam sambutannya, dr. Adnan menekankan pentingnya deteksi dini kasus kecacingan, terutama pada kelompok rentan.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, saya berharap angka stunting akibat cacingan dapat dicegah, sehingga anak mampu belajar dengan baik dan memiliki prestasi yang optimal. Sementara pada ibu hamil, kejadian anemia yang menyebabkan risiko BBLR dan perdarahan pun dapat dicegah,” ujar dr. Adnan.

Lebih lanjut, dr. Adnan menegaskan pentingnya keberlanjutan program ini agar penanganan kecacingan dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif.

“Kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan ini, diharapkan penemuan kasus disertai pengobatan sesuai SOP dapat dilakukan, sehingga dampak kecacingan baik pada ibu hamil maupun anak bisa dicegah. Harapan kita, ibu hamil di Luwu Timur bebas anemia dan mampu melahirkan bayi yang sehat tanpa risiko BBLR, serta anak-anak kita terhindar dari anemia agar bisa tumbuh dengan cerdas dan berprestasi,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan survei tersebut, pot sampel dibagikan sehari sebelumnya, pada 28 April 2025, kepada sasaran yang terdiri dari ibu hamil dengan anemia/KEK dan anak-anak risiko tinggi (risti). Dari 390 pot yang didistribusikan, sebanyak 88 sampel berhasil dikumpulkan dan diuji dalam kegiatan ini.

Seluruh sampel dianalisis untuk mendeteksi keberadaan parasit usus penyebab kecacingan. Hasil survei ini akan menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan intervensi kesehatan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.// Tayo

Sumber:

 

mil/ikp-humas/kominfo-sp

Setiap Desa Dapat Rp2 Miliar, Bupati Irwan Tekankan Fokus Pengembangan Potensi Desa

Luwu Timur

Lutim, Journalnasional.com- Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan berbasis potensi desa saat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Luwu Timur, di Aula Rumah Jabatan Bupati, Selasa (29/04/2025).

Dalam pertemuan hangat tersebut, Bupati Irwan mengumumkan peningkatan program bantuan dana desa yang sebelumnya sebesar Rp1 miliar per desa, kini menjadi Rp2 miliar per desa. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian desa melalui optimalisasi potensi lokal.

“Kami akan fokus mendorong pembangunan potensi desa. Nantinya, konsultan akan kami turunkan untuk mengidentifikasi potensi masing-masing desa secara langsung. Hasil identifikasi itu akan kami deklarasikan secara hitam di atas putih agar arah pembangunan lebih terukur dan tepat sasaran,” tegas Bupati.

Bupati Irwan juga menekankan bahwa, 80 persen dari anggaran desa akan diarahkan secara khusus untuk pengembangan potensi desa. Ia meminta agar penggunaan dana tersebut dilakukan secara maksimal dan akuntabel.

“Saya akan undang Kepala Dinas PMD dan para kepala desa untuk menyusun program kerja yang selaras dengan potensi desa. Saya tidak ingin ada desa yang tertinggal atau tidak mendapatkan anggaran,” tuturnya.

Selain itu, Bupati Irwan menegaskan, insentif untuk guru mengaji serta bantuan untuk rumah ibadah tidak akan dibebankan kepada anggaran desa, melainkan akan ditanggung oleh pemerintah kabupaten.

Dengan demikian, lanjutnya, desa bisa fokus sepenuhnya dalam mengembangkan komoditi unggulan dan program prioritas masing-masing.

“Kita akan dorong lima komoditi pengembangan utama di desa-desa. Selain itu, saya ingin ke depan semua desa memiliki koperasi Merah Putih sebagai bagian dari sumber pendapatan desa agar tercipta desa mandiri,” ungkap H. Irwan.

Orang nomor satu di Luwu Timur ini juga mengingatkan pentingnya kesiapan desa dalam menyongsong kebutuhan industri yang akan semakin besar di Luwu Timur nantinya.

“Saya tidak ingin masyarakat kita hanya menjadi penonton. Maka kita akan duduk bersama, membahas secara komprehensif program-program yang siap menghadapi kebutuhan industri,” tandas Bupati Luwu Timur.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi jajaran BPD untuk menyatukan visi dengan pemerintah daerah, dalam membangun desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.// Tayo

Sumber:

 

(rhj/ikp-humas/kominfo-sp

Wakil Bupati Luwu Timur Ikuti Rakor Teknis Perumahan Perdesaan Secara Virtual

Luwu Timur

Lutim, Journalnasional.com- Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Selasa (29/04/2025).

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Hj. Puspawati Husler mengikuti jalannya Rakor dari ruang rapat pimpinan, didampingi oleh jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

Rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman, sekaligus mendorong percepatan program pembangunan 3 juta rumah di seluruh Indonesia.

Dalam Rakor tersebut, para peserta menerima arahan langsung dari para Menteri terkait, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri, mengenai strategi, sinkronisasi program, serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak, berkelanjutan, dan berdaya saing, khususnya di wilayah perdesaan.

Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan perumahan yang berkualitas di Kabupaten Luwu Timur, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami siap bersinergi dan mengambil langkah konkret di daerah, demi mendukung target nasional mewujudkan 3 juta rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan komunitas perdesaan,” ujar Hj. Puspawati Husler.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus berupaya mengoptimalkan program perumahan dan permukiman melalui berbagai skema, termasuk penyediaan lahan, peningkatan kualitas hunian, serta penguatan kolaborasi lintas sektor demi terciptanya kawasan perdesaan yang lebih baik, Maju dan sejahtera.// Tayo

Sumber:

 

(um/prokopim/ikp-humas/kominfo-sp