Lutim, Journalnasional.com- Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, memantau langsung sekaligus memberikan arahan kepada panitia pelaksana persiapan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur ke-22 yang digelar di lapangan pendidikan depan Kantor Dinas Pendidikan, Jumat (16/05/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta perwakilan dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam kepanitiaan.

Dalam rapat ini, masing-masing koordinator menyampaikan perkembangan kesiapan di bidangnya guna menyukseskan peringatan hari jadi tersebut.

Dalam arahannya, Bupati Irwan menekankan bahwa seluruh persiapan seharusnya sudah rampung pada hari ini, mengingat rombongan Gubernur Sulawesi Selatan dijadwalkan tiba di Luwu Timur pada 17 Mei 2025.

“Gubernur Sulawesi Selatan akan ikut kegiatan Fun Run dan Jalan Santai pada tanggal 18 Mei di Bundaran Batara Guru. Jadi saya mengingatkan kepada semua yang punya tanggung jawab agar menyelesaikan tugasnya dan bekerja secara maksimal,” tegas Irwan.

Khusus kepada panitia bagian penataan kursi, Irwan memberi perhatian khusus agar tidak menganggap remeh tugas tersebut.

“Bagian kursi jangan anggap sepele, itu harus segera disiapkan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa panggung utama, terutama panggung VIP, harus benar-benar siap sebelum pelaksanaan acara.

“Saya harap besok paling lambat semuanya sudah rampung, terutama panggung VIP kita ini, jangan sampai di hari H masih ada yang kurang,” tegasnya lagi.

Mengakhiri arahannya, Bupati Irwan juga mengingatkan seluruh panitia yang bertugas dalam penjemputan dan penyambutan tamu agar selalu siaga dan memastikan pelayanan maksimal.// Tayo

Sumber:

 

(ay/prokopim/ikp-humas/kominfo-sp

Lutim, Journalnasional.com- Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi kembali ditegaskan melalui kehadiran langsung Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini, digelar di Auditorium Randi-Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, menekankan tugas KPK untuk berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam upaya pemberantasan korupsi, serta lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik.

Turut hadir dalam agenda strategis tersebut Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Selatan, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel, serta para Inspektur daerah.

Bupati Irwan Bachri Syam menekankan pentingnya pemahaman bersama dan implementasi sistem pencegahan korupsi yang terstruktur dan terukur di daerah.

Salah satu instrumen yang menjadi sorotan adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah sistem pelaporan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah yang dikembangkan oleh KPK.

“MCP mencakup delapan area intervensi yang sangat vital dalam pemerintahan daerah, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset, serta optimalisasi pajak. Semua ini menjadi tolok ukur integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Bupati Irwan.

Dirinya menambahkan, Luwu Timur terus berupaya meningkatkan skor MCP setiap tahunnya, sebagai bentuk nyata keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dengan kehadiran langsung kepala daerah dalam rapat koordinasi tersebut, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, sekaligus memperkuat sistem pelayanan publik yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.// Tayo

Sumber:

 

(rhj/ikp-humas/kominfo-sp

Lutim,Journalnasional.com Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Luwu Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman ditengah masyarakat.

Terbukti, Kamis (15/5/2025), tim gabungan yang dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP, Indra Fauzy, melakukan penertiban terhadap sejumlah warung dan kafe di Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, yang diduga menjadi lokasi aktivitas ilegal.

Langkah tegas ini diambil menyusul keresahan masyarakat atas maraknya Tempat Hiburan Malam (THM), warung, dan kios yang tidak memiliki izin operasional, serta ditengarai menjadi tempat peredaran minuman keras dan praktik prostitusi terselubung.

Dalam operasi yang melibatkan personel dari Polres Luwu Timur dalam hal ini Kasat Sabhara, Camat Wasuponda, Alamsyah, dan Kepala Desa Tabarano, Rimal Manukallo ini, sedikitnya 7 tempat usaha telah dilakukan penyegelan. Selain itu, petugas berhasil mengamankan sejumlah minuman beralkohol dari lokasi

Tidak hanya menyegel, tim gabungan juga mendata para pelayan kafe dan memberikan arahan serta peringatan tegas. Mereka diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi aktivitas serupa.

Bila terbukti kembali melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 3 tahun 2017 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Produksi, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Untuk pelayan kafe yang berasal dari luar daerah, akan kami minta untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Ini sebagai bentuk efek jera agar tidak kembali dan mengulangi perbuatannya,” tutur Indra Fauzy saat dikonfirmasi.

Ia juga menambahkan bahwa, kegiatan ini merupakan bagian dari Tindaklanjut Arahan bapak Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam untuk meningkatkan upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang selama ini telah diabaikan oleh sejumlah pelaku usaha.

“Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak akan mentolerir aktivitas yang merusak moral dan ketertiban sosial di tengah masyarakat,” tegas Kasatpol PP Lutim.

Pemerintah berharap masyarakat dapat merasakan dampak langsung dari penegakan hukum ini, berupa lingkungan yang lebih aman dan tertib.

“Penertiban ini sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya agar segera mengurus izin dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Indra Fauzy.// Tayo

Sumber:

 

(rhj/ikp-humas/kominfo-sp