Kota Bekasi, Journalnasional.com -Pemerintah Kota Bekasi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Rawalumbu Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025, Rabu, (31/12024) di Gedung Graha Sintesa, Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu.

Hadir dalam kesempatan tersebut dan membuka kegiatan Pj Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad, didampingi Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil III Kota Bekasi, H Solihin, Kepala Bappelitbanda Dinar Faizal, Kepala Dinas Kesehatan Tanti Rohilawati, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, H Ahmad Yani, unsur TNI-Polri. Hadir pula peserta dari FKRW, LPM, BKM, Karang Taruna, PKK serta elemen masyarakat lainnya se-Kecamatan Rawalumbu.

Camat Rawalumbu, Nia Aminah menuturkan kegiatan Musrenbang merupakan pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Pendekatan partisipatif salah satu dari lima pendekatan dalam perencanaan pembangunan selain pendekatan politik, teknokratik, top down dan buttom up.

Adapun tema Musrenbang RKPD 2025 Kota Bekasi yakni Penguatan Kualitas Manusia melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Keluarga yang Inklusif dan Merata.

Ia kemudian menjelaskan peserta Musrenbang yang hadir terdiri dari tim kecamatan, seluruh lurah, delegasi kelurahan dan pimpinan dapil, perwakilan Bappelitbangda, perangkat daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan atau penyandang disabilitas, lansia dan (Peka) perempuan kepala keluarga dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

“Musrenbang tahapan pembangunan dengan proses penjaringan aspirasi melakukan forum komunikasi. Tujuannya untuk menyepakati masalah dan kebutuhan di wilayah. Melakukan klarifikasi, Validasi dan kesepakatan terhadap usulan masyarakat RW hasil forum komunikasi Musrenbang kecamatan. Dan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Rawalumbu khususnya dan Kota Bekasi,” ucapnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad memberikan arahan dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Rawalumbu.

Ia mengatakan hakekat dari Musrenbang sebagai ajang berkumpul berdiskusi bersama mengenai inti permasalahan yang ada di kecamatan Rawalumbu. Tiap masalah ini agar ditentukan berdasarkan skala prioritas jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Contohnya permasalahan banjir yang kerap terjadi di wilayah rawalumbu patut menjadi prioritas dan rencanakan solusi permasalahan dengan sebaik-baiknya.

“Ini harus menjadi perhatian kita. Melalui forum bisa dilakukan Perencanaan bisa mengurai simpul banjir, maupun meminimalisir resiko banjir. Isu nanti di forum tolong bisa memotret permasalahan rawalumbu, tinggal bagaimana memprioritaskan jangka pendek menengah panjang disesuaikan kemampuan keuangan Pemda,” ucapnya.

“Yang menjadi kebutuhan di kecamatan Rawalumbu dan tentukan solusinya sehingga bisa menyelesaikan masalah. Dari pertemuan ini arah pembangunan kebijakan direncanakan, jangan sampai merencanakan yang salah. Pada saat membuat perencanaan yang salah merencanakan kegagalan,” sambung Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad.

Selain itu a juga menyadari perhelatan pesta demokrasi pemilu sedikit banyak menyita perhatian sama pentingnya dengan Musrenbang.

“Memaknai saat ini diwilayah disibukan juga dengan tugas nasional dalam agenda politik sudah H-14, dituntut kesiapan kita semua untuk k mensuksekan acara tersebut. Di satu sisi ini acara yang penuh makna karena masa depan ditentukan disini,” ucapnya.

//goeng// Toho

Adv/Humas Kota Bekasi

Lutim, Journalnasional.com- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan DTT Semester II Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (15/01/2024).

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional Bidang Kesehatan TA. 2022 dan 2023 (sd. Triwulan III 2023) ini di serahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Amin Adab Bangun, kepada Bupati Luwu Timur, H. Budiman dan Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin serta Kepala Daerah, atau yang mewakili, di Aula lt. II BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Amin Adab Bangun menyampaikan harapan agar besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini terletak pada efektivitas Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK.

“BPK mempunyai keinginan yang kuat untuk mendorong agar Pimpinan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program/kegiatan, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Luwu Timur, H. Budiman yang di daulat mewakili kepala Daerah yang hadir dalam sambutannya mengucapkan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh Jajaran yang telah menyelesaikan Laporan Pemeriksaan Kepatuhan Bidang Kesehatan TA. 2022 dan TA. 2023 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

“Berbicara tentang hasil audit tentu ini sangat penting bagi kami Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bahwa setidaknya ada 2 (dua) hal praktik yang terjadi dalam tata kelola operasional bidang kesehatan selama ini yaitu : Pertama, adanya Tata Kelola belum /dan atau tidak sesuai ketentuan. Kedua, adanya ketidakefisiensi dan ketidakefektifnya dalam operasional dan pengelolaan keuangan bidang kesehatan,” kata Budiman.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, setidaknya kami mendapatkan rekomendasi perbaikan sebanyak 55 (lima puluh lima) rekomendasi dan sudah kami komitmen untuk penyelesaiannya sesuai dengan Action Plan yang dibuat,” ujarnya.

Olehnya itu, lanjut Bupati, dari hasil audit ini pula melahirkan rekomendasi guna memastikan bahwa Operasional Bidang Kesehatan terlaksana sesuai regulasi yang ada serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan.

Terakhir, Budiman mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Tim Audit BPK yang sudah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan Operasional Bidang Kesehatan di Kabupaten Luwu Timur dan akan segera menindaklanjutinya paling lambat Bulan Maret 2024 sesuai dengan Action Plan yang telah ditandatangani.

Pada kesempatan itu turut hadir, Inspektur Inspektorat, Salam Latif, Plt. Kadis Kesehatan, dr. Adnan, Direktur RSUD Lagaligo, dr. Benny dan Kabag Prokopim, Rupidin. (is/prokopim/ikp-humas/kominfo-sp)

Yosep/JN

Journalnasional.com- Lembaga Script Survei Indonesia mengumunkan tingkat Kepuasan Masyarakat Luwu Timur terhadap kinerja Pemerintah Luwu Timur sangat tinggi.  Yakni 75,35 persen. Survei kepuasan ini dilakukan 01 – 10  Desember 2023.

Demikian disampaikan Yuhardin dari Script Survei Indonesia (SSI) di sela-sela  rapat awal tahun anggaran 2024 lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, di Hotel Agro Wisata Kota Palopo, Jumat (12/01/2024).

“Dengan adanya hasil survei ini, akan lebih mudah mengetahui apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, dan disinilah bisa dilihat dari hasil survei ini,” terang Yuhardin.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, adapun metode yang digunakan dalam survey ini yaitu dengan mengambil populasi warga Kabupaten Luwu Timur diatas umur 17 tahun.

“Adapun angka 75,35 persen itu di breakdown menjadi beberapa komponen, jadi tidak langsung kita dapatkan angka 75,35 persen itu,” imbuhnya.

Kategori paling memuaskan masyarakat ialah di Keamanan dan Tindakan Kriminal sebesar 94,15%, kemudian Pendidikan 93,41%, selanjutnya Pelayanan Publik (pengurusan administrasi kependudukan, izin, dan lain-lain) 94,15%, dan Kesehatan 94,39%.

“Jadi pelayanan tersebut sangat diapresiasi masyarakat Kabupaten Luwu Timur, terutama kesehatan. Masyarakat yang langsung menilai, dan bukan hanya masyarakat Malili saja yang diwawancara tapi seluruh kecamatan dan sampai tingkat puskesmas,” bebernya.

“Itulah tadi item-itemnya, sehingga dari situlah tim rekap sehingga didapatkan tingkat kepuasaan publik diangka 75,35 persen,” jelas Yuhardin.

Sementara Bupati Luwu Timur, H. Budiman mengatakan bahwa, dengan adanya survei ini, menandakan jika apa yang telah dilakukan bersama benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kita harus patut berbangga terhadap apa yang selama ini kita kerjakan, karena ini bukan kerja-kerja Bupati saja, tapi ini adalah kerja kita semua bapak ibu yang ada di OPD. Jadi mari lanjutkan kebaikan-kebaikan ini,” ajak Budiman.

//rhj/ikp-humas/kominfo-sp//Jos