Pemkab Lutim Terima DSP dan Bantuan Logistik Dukungan Operasional Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Lutim, Journalnasional.com Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Dana Dukungan Operasional Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah sebesar Rp. 539.026.000 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Penyerahan secara simbolis diterima Bupati Luwu Timur, H. Budiman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (02/01/25).

Dana yang diterima tersebut terdiri dari Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp. 150 Juta dan Bantuan Logistik dan Peralatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi sebesar Rp. 389.026.000, yang isinya ratusan paket kebutuhan masyarakat terdampak banjir. Seperti 100 paket sembako, 50 paket makanan siap saji, 50 paket hygine kit, 100 paket selimut, 100 lembar matras, 2 set tenda pengungsi, 10 unit tenda keluarga ukuran 4×4 dan 1 unit pompa Alkon.

Bupati Luwu Timur H. Budiman berterimakasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan dari BNPB pusat.

“Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada Kabupaten Luwu Timur, bantuan DSP dan bantuan logistik serta peralatan ini bakal digunakan untuk keperluan penanganan bencana salah satunya pemenuhan logistik yang dibutuhkan para korban bencana,” ucap Bupati yang didampingi Kalaksa BPBD Luwu Timur, dr. H. April.

Hidrometereologi basah sendiri meliputi banjir, angin puting beliung dan tanah longsor.

Pantauan Tim Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Luwu Timur, Rakor Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Sulsel dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, Pj. Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, Forkopimda Sulsel, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Yasir Mahmud, Bupati/Walikota wilayah Sulsel serta Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota se Sulsel.

Dalam arahannya, Pj. Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, dilaksanakannya Rakor ini dalam rangka membahas langkah strategis untuk mengantisipasi dan menangani potensi bencana yang meningkat akibat fenomena hidrometeorologi, utamanya pada musim penghujan.

Dirinya menegaskan pentingnya sinergitas dan komitmen semua pihak dalam mengantisipasi dan menangani potensi bencana, dengan harapan agar dampak hidrometeorologi dapat diminimalkan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

“Kami akan bergerak cepat dengan melibatkan semua OPD terkait untuk menangani dampak bencana dan meminimalkan kerugian masyarakat,” tegasnya.

Sementara Menko PMK, Pratikno mengungkapkan, potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di Sulawesi Selatan perlu diantisipasi.

Menurutnya, selain curah hujan yang tinggi, dampak dari hujan ekstrem ini bisa berupa tanah longsor, banjir, dan ombak tinggi yang harus diwaspadai.

Di hadapan 24 kepala daerah, Pratikno memerintahkan agar ada persiapan menghadapi tingginya curah hujan, agar dampak bencana bisa diminimalkan.

“Rakor bersama jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan dan para Bupati serta Wali Kota untuk mempersiapkan segala kemungkinan dampak bencana ini. Infrastruktur fisik, aparat, dan masyarakat harus siaga, termasuk dukungan logistik untuk kemungkinan korban bencana, seperti pengungsian,” jelas Pratikno.

Ia juga menambahkan bahwa, Pemerintah Pusat, melalui BMKG, memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Sedangkan Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menjelaskan bahwa, pihaknya bersama Menko PMK melaksanakan rapat koordinasi dengan provinsi-provinsi yang berdasarkan analisa BMKG berpotensi mengalami bencana lebih besar.

Suharyanto mengungkapkan, rakor ini dilakukan secara maraton, dimulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, dan kini di Sulawesi Selatan.

Suharyanto menambahkan, meskipun sudah ada bencana di 16 kabupaten/kota di Sulsel, kesigapan pemerintah daerah telah membuat dampaknya dapat diminimalisir.

“Rapat koordinasi ini diadakan untuk memastikan kita tidak menghadapi bencana serupa di 2025. Kami berkoordinasi untuk menyatukan langkah-langkah antisipasi. Bila terjadi cuaca ekstrem, kita akan segera melaksanakan intervensi,” katanya.

Suharyanto juga mengungkapkan, BNPB menyerahkan bantuan hampir Rp. 15 miliar dalam bentuk barang dan anggaran operasional untuk memitigasi bencana.

Usai rakor tersebut, para peserta diberikan kesempatan untuk berdialog dan bertanya langsung dengan Menteri Koordinator PMK Pratikno, Letjen Suharyanto dan Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati. /op/prokopim/ikp-humas/kominfo-sp/ Tayo

Gerakan Luwu Timur Sedekah Jumat Tetap Konsisten, 20 Paket Sembako Disalurkan di Lakawali

Luwu  Timur, Journalnasional.com –Komunitas Gerakan Luwu Timur Sedekah Jum’at terus konsisten menjalankan rutinitasnya. Pekan ini, yang bertepatan hari Jumat terakhir di tahun 2024, Giat dilaksanakan di Desa Lakawali, Kecamatan Malili.

Paket sedekah Jumat yang di salurkan ini seperti biasanya berupa beras, telur, mie instan, gula, sarden, minyak, teh dan beberapa kebutuhan pokok lainnya.

Ada dua puluh (20) paket yang disalurkan kepada warga yang kurang mampu di desa tersebut.

Penyaluran paket yang dilaksanakan langsung ke rumah warga kurang mampu ini, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Luwu Timur, H. Bahri Suli, Jumat (28/12/2024).

H. Bahri Suli saat menyerahkan bantuan sembako tersebut menyampaikan kepada penerima manfaat bahwa paket ini merupakan sumbangsih dari para pegawai dilingkup Sekretariat Daerah yang setiap pekan di hari Jumat disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Alhamdulillah, pada Jumat akhir di tahun ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutin kami yakni bersedekah sembako kepada warga yang membutuhkan,” ucap H. Bahri Suli.

Sementara warga yang menerima bantuan paket sembako merasa senang dan mengucap syukur. Merekapun menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang di berikan.

“Terima kasih atas bantuannya bapak ibu. Semoga bapak ibu selalu dilancarkan rejeki, diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya. Aamiin,” ucap Boniah (47) salah satu penerima sembako tersebut.

Sebagai Informasi, Gerakan Luwu Timur Jumat Sedekah ini telah berjalan sejak pertengahan Agustus 2021 dan sampai hari ini masih terus berlanjut. /op/prokopim/ikp-humas/kominfo-sp/ Tayo

Pos berikutnya Asisten Pemerintahan dan Kesra Tekankan Strategis Pembangunan

Lutim, Journalnasional.com- Pjs. Ketua TP PKK Luwu Timur, Nasrah Jayadi Nas didampingi Sekretaris I TP PKK, Zulhidayah menghadiri acara Pelantikan Ketua Umum dan Pengurus Pusat TP PKK, Pengukuhan Ketua Umum dan Pengurus Pusat Tim Pembina Posyandu Masa Bakti 2024-2029 serta Rapat Koordinasi (Rakornas) TP PKK, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Kegiatan yang mengusung tema “Strategi PKK Dalam Aksi Nyata Melalui Persiapan Rakernas X PKK Untuk Mendukung RPJMN 2025-2029” dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan di hadiri Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pejabat Tinggi Madyah, Ketua TP PKK Provinsi dan Ketua TP PKK Kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam sambutannya, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, PKK adalah salah satu organisasi yang paling besar dan masif sampai ke dasar yaitu keluarga.

“Jika ini digerakkan, maka akan sangat berpengaruh dan potensial untuk mendukung suatu program tersebut, karena PKK dan posyandu adalah bagian daripada pembinaan Kemendagri,” ungkapnya.

Maka dari itu, Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, ada 2 hal yang diperlukan dari leadership yakni, kemauan dan kemampuan.

“Saya berharap pengurus dan para pemimpin di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai di tingkat desa untuk menggerakkan PKK ini dengan baik,” harapnya.

Sementara Nasrah Jayadi Nas menyampaikan bahwa, pelantikan dan Rakornas TP PKK menjadi langkah penting dalam memperkuat peran serta PKK dalam pembangunan sosial di tingkat keluarga dan masyarakat.

“Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar ketua dan pengurus TP PKK, tetapi juga sebagai wadah untuk menyusun strategi bersama dalam memberdayakan keluarga melalui program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas,” kata Nasrah.

Ia juga mengucapkan selamat kepada Ny. Tri Tito Karnavian atas dilantiknya sebagai Ketua TP PKK Pusat. Semoga kepemimpinannya dapat membawa TP PKK ke arah yang lebih progresif, inovatif, dan berdampak luas dalam pemberdayaan keluarga di Indonesia.

“Selamat atas pelantikannya dan semoga sukses selalu dalam melaksanakan tugas mulia ini. Kami yakin, dengan dedikasi dan visi yang kuat, TP PKK akan semakin memperkuat peranannya dalam mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” harap Nasrah Jayadi Nas. (dew/ikp-humas/kominfo-sp// Tayo

Jayadi Nas Hadiri FGD Percepatan Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi di Sulsel

Lutim, Journalnasional.com- Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Luwu Timur, Dr. Jayadi Nas, bersama Kajari Lutim, Budi Nugraha, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Percepatan Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi di Sulawesi Selatan.”

Acara ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Hyatt Place Hotel, Makassar, Senin (11/11/2024), dan dihadiri pula oleh Pj. Gubernur Sulsel, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh (secara virtual), Kajati Sulsel, Agus Salim, para Bupati dan Walikota serta Kepala Dinas PMPTSP se-Sulsel.

Dikonfirmasi usai acara, Jayadi Nas mengapresiasi FGD ini sebagai ajang diskusi yang strategis untuk mendorong peningkatan investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sulsel.

“Alhamdulillah, hari ini kami telah mengikuti acara yang sangat luar biasa, membahas berbagai materi penting terkait peningkatan investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

“Kegiatan yang diinisiasi oleh Kejati Sulsel ini sangat bermanfaat dalam menggali potensi alam, baik dalam konteks ekonomi biru maupun ekonomi hijau,” tambah Pjs. Bupati.

Jayadi menjelaskan, agenda ini juga sejalan dengan program utama Presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dalam periode kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Gibran.

“Insha Allah, kita bisa sampai di angka 8% pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk mencapai itu, kita tidak boleh diam. Kita harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang kita miliki, dengan pengelolaan yang baik dan strategi pasar yang tepat untuk menyalurkan produk-produk potensial daerah kita,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jayadi menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan ekonomi bersama.

“Kita berada dalam sistem yang baik dengan keterkaitan berbagai stakeholder atau asta cita misalnya memungkinkan seluruh stakeholder terkait itu dilibatkan dalam suatu sistem yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi disulsel ini.,” ungkapnya.

Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada Kejati Sulsel yang berhasil mengumpulkan seluruh Bupati, perwakilan DPMPTSP, serta para pelaku usaha dan stakeholder lainnya yang sangat berkompten termasuk Kadin dan Lapindo.

Ia pun berharap bahwa dengan keterlibatan semua pihak, potensi sumber daya alam Sulsel dapat dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

“Sekali lagi, terima kasih kepada Kejati Sulsel yang telah mengundang kami dan membuka wawasan tentang langkah-langkah strategis dalam memanfaatkan SDA menuju pertumbuhan ekonomi 8%,” tutup Jayadi Nas didampingi Kepala Dinas PMPTSP Lutim. rhj/ikp-humas/kominfo-sphumas// Tayo

Sosialisasi Hari Ke-2, Kadis Parmudora Harap Informasi Bisa Sampai ke Stakeholder

Lutim, Journalnasional.com- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Parmudora) Luwu Timur menggelar Sosialisasi Pengusulan Geopark Matano dan Sistem Danau Malili sebagai Geopark Nasional hari ke dua, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lutim, Selasa (15/10/2024).

Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur, Masdin, Kepala BPBD, Sekertaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Camat Malili dan para Peserta Sosialisasi.

Kadis Parmudora Lutim, Andi Tabacina Akhmad saat menyampaikan materinya mengatakan bahwa, kegiatan ini dimulai dari tahun 2022 dan saat itu lini sektornya adalah Bapelitbangda.

“Pada tahun 2022 kami buat tim, kemudian tahun 2023 sudah ditetapkan penetapan warisan geologi. Dari kegiatan tersebut maka dihasilkanlah dokumen pengusulan penetapan warisan geologi, jadi ketika kita berbicara tentang geopark maka bintang utamanya adalah terkait dengan geologi,” jelas Kadis Parmudora.

Ada 36 situs warisan geologi yang diverifikasi kembali oleh Suvior dari pusat survei geologi sehingga akhirnya mengecil menjadi 26.

“Ini adalah yang sering kita lihat, kita tahu tapi kita tidak tahu apa ini, inilah kesempatan kita untuk memperkenalkan. Ada 4 geosite di Malili yang akan dibahas, Tompo Tikka, Bulu Bellang, Tebing dan jalanan lama yang ditinggikan di Desa Laskap dan Bulu Poloe Lampia,” ucapnya.

“Kami sebenarnya juga mengharapkan perwakilan masyarakat datang, karena disini kesempatan kita untuk protes kalau mau protes dan dukung ki kalau mau ki dukung. Karena ketika ini di usulkan menjadi geopark nasional, tidak akan bisa kita utak atik lagi, boleh dimanfaatkan tetapi sudah tidak boleh kita ganggu. Kalau adaki merasa terganggu maka disinilah tempatnya untuk kita sampaikan, keraguan, pertanyaan, protesta dan sebagainya,” tambah Andi Tabacina.

Hadir sebagai Narasumber : Dedy Irfan Bachri, ST (GM. Manager Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark 2018-2022), Dr. Yadi Mulyadi, S.S.M.A (Dosen Arkeologi Unhas), Dr. Jumari, S.Si., M.Si. (Ahli Biodiversitas, Etnobiologi/Etnobotani), dan Ketua IKA Geologi UNHAS. /ik/ikp/Humas// Yosep

Tingkatkan Sumber Daya ASN, Dinas PUPR Lutim Gelar Sosialisasi

Lutim, Journalnasional.comDalam rangka untuk meningkatkan Sumber Daya ASN dan pelaku jasa konstruksi maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur menggelar Sosialisasi Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Sosialisasi yang berlangsung di Hotel I Lagaligo Malili, Selasa (30/07/2024), dibuka Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, Andi Juanna Fachruddin dengan menghadirkan Praktisi Konsultan PBJ, Mudjisantoso, SE. MM. sebagai narasumber.

Turut hadir Kepala Dinas Parmudora, Andi Tabacina Akhmad, Sekretaris Bapelitbangda, Kepala Bidang Jasa Konstruksi PUPR, Tri Askari Yulianto beserta jajaran, dan perwakilan OPD lingkup Pemkab Lutim.

Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, Andi Juanna Fachruddin mengatakan, atas nama Pemkab Lutim menyambut baik atas terlaksananya kegiatan ini.

Andi Juanna mengungkapkan, sosialisasi ini dilaksanakan untuk bisa mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi baik pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi harus menjalankan hak dan kewajibannya.

Selain itu, juga untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang mencakup tertib sistem penyelenggaraan, memahami kontrak konstruksi, pemenuhan penerapan keselamatan konstruksi, dan penerapan manajemen mutu.

Sementara Pengelolaan keuangan daerah mencakup penyusunan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah, sehingga peserta dapat menerapkannya dilingkungan kerja masing-masing.

“Pelaksanaan jasa konstruksi mulai perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memperkecil resiko yang nantinya dapat ditimbulkan dari pelaksanaan jasa konstruksi,” tandas Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan.

Kepala Bidang Jasa Konstruksi PUPR, Tri Askari Yulianto menjelaskan, dua peraturan yang disosialisasikan pada hari ini yakni Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Adapun tujuan kegiatan ialah untuk melahirkan program kerja jasa konstruksi sehingga nantinya dapat memberikan manfaat yang besar bagi jasa konstruksi bagi jasa konstruksi pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya,” jelas Tri Askari. /)rhj/ikp-humas/kominfo-sp// Tayo