admin – Laman 77 – Journalnasional.com

Proyek di Jalan Mustika Tanpa Plang

Agustus 1, 2024 admin Bekasi

Bekasi Kota Journalnasional.com -Proyek Pengaspalan di Mustika Jaya yg Di Kerjakan PT SB diDuga Tanpa Plang Nama.

Pengamatan Wartawan Journalnasional.com diLokasi Kegiatan Pengaspalan di Jalan Mustika Jaya Jam 10 Malam, Tanggal 31 Juli, Hingga Tangal 1 Agustus, Tanpa Alat bantu Penerangan, dan Pada Penggelaran Pengaspalan Tidak Di Layer .Dan Tanpa Alat Mikser.

Bahkan, Pengaspalan dengan Panjang 180, Lebar 5M, Tebal dan Volume Masih di Pertanyakan?.

Proyek Yang di Kerjakan PT SB Tampa Papan Proyek. Konon, Menghabiskan Aspal AC WC 8 Mobil Dumb Truck. Dengan Tonase Per-mobil 8000 Kg Sesuai Surat Jalan Pemesanan.

Artinya Jumlah Total Penggunaan Aspal Dalam Pekerjaan Secara Global Menggunakan Aspal 64000 Kg. //Redaksi

Tingkatkan Sumber Daya ASN, Dinas PUPR Lutim Gelar Sosialisasi

Juli 31, 2024 admin Luwu Timur

Lutim, Journalnasional.com– Dalam rangka untuk meningkatkan Sumber Daya ASN dan pelaku jasa konstruksi maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur menggelar Sosialisasi Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Sosialisasi yang berlangsung di Hotel I Lagaligo Malili, Selasa (30/07/2024), dibuka Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, Andi Juanna Fachruddin dengan menghadirkan Praktisi Konsultan PBJ, Mudjisantoso, SE. MM. sebagai narasumber.

Turut hadir Kepala Dinas Parmudora, Andi Tabacina Akhmad, Sekretaris Bapelitbangda, Kepala Bidang Jasa Konstruksi PUPR, Tri Askari Yulianto beserta jajaran, dan perwakilan OPD lingkup Pemkab Lutim.

Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, Andi Juanna Fachruddin mengatakan, atas nama Pemkab Lutim menyambut baik atas terlaksananya kegiatan ini.

Andi Juanna mengungkapkan, sosialisasi ini dilaksanakan untuk bisa mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi baik pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi harus menjalankan hak dan kewajibannya.

Selain itu, juga untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang mencakup tertib sistem penyelenggaraan, memahami kontrak konstruksi, pemenuhan penerapan keselamatan konstruksi, dan penerapan manajemen mutu.

Sementara Pengelolaan keuangan daerah mencakup penyusunan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah, sehingga peserta dapat menerapkannya dilingkungan kerja masing-masing.

“Pelaksanaan jasa konstruksi mulai perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memperkecil resiko yang nantinya dapat ditimbulkan dari pelaksanaan jasa konstruksi,” tandas Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan.

Kepala Bidang Jasa Konstruksi PUPR, Tri Askari Yulianto menjelaskan, dua peraturan yang disosialisasikan pada hari ini yakni Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Adapun tujuan kegiatan ialah untuk melahirkan program kerja jasa konstruksi sehingga nantinya dapat memberikan manfaat yang besar bagi jasa konstruksi bagi jasa konstruksi pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya,” jelas Tri Askari. /)rhj/ikp-humas/kominfo-sp// Tayo

Pemkot Bekasi Klarifikasi Pemberitaan Kendaraan Yang Belum Diketahui Keberadaannya

Juli 31, 2024 admin Bekasi

Kota Bekasi, Journalnasional.com –Menindaklanjuti pemberitaan yang beredar terkait 635 kendaraan yang belum diketahui Keberadaanya, Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyampaikan klarifikasi, Selasa 30 Juli 2024; Kepala BPKAD Darsono mengatakan LHP BPK Untuk LHP 635 kendaraan yg belum diketahui keberadaannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa data ini diperoleh berdasarkan proses inventarisasi kendaraan bermotor OPD yang dilakukan oleh BPK dengan masing-masing OPD dengan cara mengisi lembar konfirmasi ;

2. Beberapa OPD mengisi lembar keterangannya dengan kurang tepat.

Sebagai contoh, pada OPD terdapat kendaraan yg ditetapkan Status Penggunaaannya untuk dioperasikan oleh organisasi kemasyarakatan dan pihak eksternal, karena keterbatasan waktu belum melakukan cek dokumen dan fisik sehingga mengisi keterangan yang kurang tepat (tidak ditemukan dll) Terkait LHP pembayaran kendaraan bermotor yang menunggak antara lain, banyak terdapat pada kendaraan :

1. Dipinjam pakaikan kepada ormas

2. kendaraan baktor yang dihibahkan kepada masyarakat, karena nama kepemilikan masih Pemkot Bekasi,

3. Ada juga kendaraan (Baktor) yang sudah dihibahkan kepada masyarakat namun dokumen kepemilikan masih atas nama Pemkot, sehingga pada saat proses pemeriksaan OPD tidak cukup waktu untuk mengecek baik fisik maupun dokumen

4. Terdapat juga kendaraan yang sudah rusak berat dan tidak operasional yang saat ini sedang disiapkan untuk diproses penjualan melalui KPKNL ( lelang).

5. Ada juga kendaraan yang sudah beralih kepemilikan melalui proses lelang/penjualan/hibah kepada instansi vertikal namun belum dihapus dari neraca BMD.

Darsono juga menyampaikan langkah yang akan dilakukan BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan antara lain :

1. Akan dilakukan Desk bersama OPD terkait dalam rangka klarifikasi dan perbaikan data dan informasi dalam Neraca BMD masing2 OPD (Surat Undangan berproses )

2. Terhadap tunggakan pembayaran kendaraan bermotor yg sudah rusak berat/tidak operasional/ dihibahkan/dilelang, Pemerintah Kota Bekasi telah bersurat kepada Samsat Provinsi Jabar untuk dilakukan pemblokiran terhadap nopol Kendaraan dengan status tersebut diatas.

3. Terhadap baktor yang dihibahkan kepada masyarakat, akan dibuat Surat Edaran, agar melakukan pembayaran pajak oleh masyarakat penerima, karena dalam klausul hibah, tanggung jawab pemeliharaan dan pajak merupakan tanggungjawab penerima hibah

4. Terkait pengamanan kendaraan yg dimanfaatkan pihak lain (ormas dan lembaga lain), BPKAD akan menginventarisir Terhadap kendaraan yang sudah habis masa peminjaman dan akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan regulasi yang ada.//Mms// Tayo

Adv / Humas Kota Bekasi,–

Jangan Kepentingan Se-Saat Ideologi Pancasila di Abaikan

Juli 27, 2024 admin Artikel, Bekasi

“Kehancuran NKRI didepan mata”; Pilkada serentak 2024 khususnya untuk propinsi DKI Jakarta, Kota Depok dan Kota Bekasi; jangan karena kepentingan sesaat Ideologi Pancasila diabaikan*
By Noor Fatah (Ketua LSM Garda Bekasi 1 RI)

Mencermati dinamika politik terutama di DKI Jakarta, Depok dan Bekasi pasca Pilpres dan Pileg 2024 kemarin

Perolehan suara PKS terutama di Propinsi DKI Jakarta, Kota Depok dan Kota Bekasi unggul; karena figur calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar dari PKB, dimana massa Nahdliyin (NU) di wilayah Jabodetabek beralih pilihannya ke PKS, sehingga PKS sangat diuntungkan dlm perolehan suara Pileg 2024

Faktor yg sangat berpengaruh adalah, spirit warga NU memenangkan Muhaimin Iskandar sebagai warga Nahdliyin (Pilpres 2024), berdampak besar atas perolehan suara baik PKB maupun PKS (Pileg 2024); sehingga, dua partai tersebut lolos Parliamentary threshold 4 persen (coat tail effect/efek ekor jas)

Itulah salah satu strategi politik partai untuk lolos ke Senayan; untuk Pilpres 2024, suara Koalisi Indonesia Maju (KIM) yg tegak lurus bersama Jokowi dg mengusung Prabowo-Gibran unggul (Jokowi Effect)

Sebenarnya, kemenangan suara PKS di wilayah tersebut, karena murtad-nya sebagian kaum Nahdliyin (NU) dari keyakinan aslinya faham Ahlussunah wal jama’ah berpindah ke partai yg berafiliasi faham Salafi-Wahabi yaitu PKS

PKS beda² tipis dg HTI, meski sudah dibubarkan oleh pemerintah Jokowi berdasarkan Perppu No.2 tahun 2017, tetapi ideologinya masih aktif dan mengakar kuat di sebagian masyarakat kita

PKS, merasa bakal terancam eksistensinya karena berlawanan dg NU (yg Ahlussunah wal jama’ah, Pancasila, UUD 45, kebhinekaan dan NKRI); maka, merubah haluan politiknya menjadi partai yg “rahmatan lil ‘alamin” menyamakan dg partai² Islam yg ada (PKB, PPP, PAN), dg merubah pula lambang dan warna partai (Muktamar PKS 2019, merubah strategi perjuangan/padahal itu cuma kamuflase)

Akan tetapi, ideologinya tetap Khilafah ingin menegakkan Syariat Islam versi Wahabisme; sebagai rukun iman PKS (konsekuensinya akan mengganti Pancasila, UUD’45, Kebhinekaan dan NKRI) suatu saat nanti bila sudah menguasai legislatif maupun eksekutif & pemerintahan daerah

Tumbuh dan berkembangnya dukungan suara PKS dari Pemilu ke Pemilu pasca reformasi, hanya satu resepnya yaitu, “jualan agama” dg pengelolaan pengajian/dakwah yg berjenjang dan sistematis yg tersebar di seluruh lapisan masyarakat

Merebut dan mengelola pemerintahan daerah bukan dg program² strategis memajukan daerah; melainkan lebih banyak program yg bernuansa agama versi Wahabisme; meskipun ada juga hanya untuk kelompok kecil mereka bukan untuk masyarakat luas (eksklusivitas); terbukti, secara empiris Pemda yg dipimpin oleh kader² PKS, pembangunan daerahnya tertinggal, yg ada sarat konflik SARA, & praktis menjadi kota intoleran (contoh Propinsi DKI Jakarta jaman Anies, Jabar jaman Aher & Kota Depok)

Pengkaderan PKS menggunakan sistem “Liqo” (semacam pengajian yg berjenjang dg ketaatan mutlak terhadap pemimpinnya disebut Murobi); PKS dianggap berhasil dlm kaderisasi secara TSM (mencetak kader taklid buta terhadap imam-nya berfaham Salafi-Wahabi)

Ciri khas tipikal orang² HTI maupun orang² PKS; sifatnya eksklusif (tertutup dan agak aneh penampilannya); seperti berjidat hitam, berjenggot dan memakai celana cingkrang untuk laki²; untuk wanitanya, berjilbab besar dan suka memakai cadar, seperti ninja cuma matanya saja yg kelihatan (busana Arab gunung)

Orientasi dan tujuan kepemimpinan kader² PKS dari Sabang sampai Merauke sama yaitu, mempersiapkan segala sesuatunya untuk tegaknya Khilafah di Republik ini

Perilaku orang² HTI ini persis sama dg para pelaku tindak pidana terorisme yg tertangkap tangan diberbagai daerah di Indonesia; setelah diperiksa dan ditracing ternyata pelaku extra ordinary crime ini berafiliasi dg HTI/kelompok Islam garis keras lainnya yg ingin menegakkan Khilafah (sumber BNPT)

PKS & HTI setali tiga uang; PKS mentornya HTI; ideologi-nya transnasional (Ikhwanul Muslimin-Mesir); menegakkan Khilafah dg ciri khas gerakannya intoleran & memaksakan kehendak, radikalisme/fundamentalisme, merasa keyakinannya yg paling benar dan yg tidak sepaham dg keyakinan mereka darahnya halal (bahaya laten seperti PKI)

Geopolitik global, organisasi HTI dg PKS manhaj politiknya berpotensi membuat kegaduhan di NKRI karena ingin mengganti ideologi Pancasila yg syah dg Khilafah (ideologi transnasional), makanya oleh Presiden Jokowi dibubarkan; fakta membuktikan fenomena Arab Spring (musim semi Arab) kekacauan & perang saudara di negara² seperti Tunisia (Afrika) merambah ke Mesir, Lybia dan Suriah (Arab), suatu bukti konflik sesama anak bangsa di dunia Arab menggunakan idiom agama (Anies Pilkada DKI Jakarta 2017 menang karena politisasi agama, kajian Lemhannas)

Ala qulli hal, terindikasi PKS ini benalu yg akan mengoyak keutuhan NKRI dg menciptakan perang asimetris (sesama anak bangsa berkonflik karena berbeda keyakinan); ideologi itu bersemayam kuat didalam hati

Waspadalah,
NKRI terancam
bila kaum Nasionalis, Islam moderat & TNI/Polri lengah

Wallahul muwaffiq Ila aqwamith thoriq
Wama taufiqi ila billa alaihit tawakaltu wa ilaihi unib.

Menlu Retno Kunjungi Lutim : Dukung Pengembangan Industri Pertambangan Berkelanjutan

Juli 22, 2024 admin Luwu Timur

Tiga Desa di Kecamatan Tomoni Timur Selesai Verifikasi STBM

Juli 13, 2024 admin Luwu Timur

Lutim, Journalnasional.com- Tim verifikasi Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) Kabupaten Luwu Timur telah selesai melakukan kunjungan ke tiga desa di wilayah kecamatan Tomoni Timur dalam kegiatan verifikasi desa STBM tahun 2024 tingkat kabupaten Luwu Timur.

Ketiga Desa tersebut adalah desa Alam buana, desa Margomulyo dan desa Purwosari .
Verifikasi dilakukan tanggal 10-11 Juli 2024. Tanggal 10 Juli 2024 di desa alam buana dan 11 Juli di desa Margomulyo dan Purwosari.

Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten yang terdiri dari 7 OPD (Bapelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Dinas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) serta TP PKK Kabupaten.

Adapun tahapan pelaksanaan Verifikasi STBM meliputi, Persiapan, Pengumpulan Data dan Informasi, Rekapitulasi Data, Review Hasil Verifikasi dan Pleno Hasil Verifikasi.

Dari hasil verifikasi tim dilapangan, setelah diplenokan maka dari lima pilar STBM masih terdapat dua pilar yang harus dibenahi, agar bisa masuk sebagai desa STBM yaitu pilar keempat Pengelolaan sampah rumah tangga dan pilar kelima yakni pengelolaan limba cair rumah tangga.

Camat Tomoni timur Yulius berharap dua pilar yang rekomendasikan oleh tim verifikasi dapat segera dibenahi baik oleh pemerintah, Desa, maupun kecamatan terutama penanganan sampah rumah tangga mengingat di kecamatan Tomoni Timur belum ada mobil pengangkut sampah.

“Yang terpenting dari verifikasi STBM ini adalah bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” kata camat Tomoni timur. //Ikp-humas/kominfo-sp//Tayo