Penulis: admin

Tata Cara Pelayanan di ATR/ BPN Kota Bekasi

Bekasi

Bekasi Kota, Journalnasional.com-Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Bekasi menyediakan berbagai layanan pertanahan bagi masyarakat, termasuk penerbitan sertifikat, peralihan hak, pengukuran tanah, dan pendaftaran tanah.

Beberapa layanan prioritas di kantor pertanahan antara lain pengecekan sertifikat, penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), dan hak tanggungan elektronik.

Ada beberapa jenis layanan yang bisa Anda dapatkan di Kantor Pertanahan:

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui  Proses pendaftaran tanah yang belum pernah terdafta. Lalu,  Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah untuk Pemutakhiran data tanah yang sudah terdaftar. 

Selanjutnya Pelayanan Pencatatan dan Informasi Pertanahan Dengan Memberikan informasi terkait tanah dan status pendaftaran.
Berikut, Ada Beberapa Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah dengan Proses pengukuran tanah untuk kepentingan pendaftaran atau lainnya. 
1.Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah: Proses penerbitan sertifikat hak atas tanah (SHM, HGB, dll.). 
2.Peralihan Hak Atas Tanah: Proses balik nama atau transfer kepemilikan tanah. 
3.Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Menyelesaikan sengketa terkait tanah di tingkat kabupaten/kota. 
4.Pengadaan Tanah: Melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 
5.Informasi Ketersediaan Tanah: Menyediakan informasi mengenai ketersediaan tanah. 
6.Pertimbangan Teknis Pertanahan: Memberikan pertimbangan teknis terkait pertanahan. 
7.Pendaftaran Surat Keputusan: Pendaftaran surat keputusan terkait pertanahan. 
8. Hak Tanggungan Elektronik: Pelayanan hak tanggungan yang dapat diakses secara elektronik. 
9.Roya: Pelayanan roya atau pemberitahuan kepada pihak yang berwenang terkait pembebanan hak atas tanah. 
10.Perubahan Hak: Perubahan hak atas tanah, contohnya perubahan dari HGB/HPL menjadi HM. // Toha Manalu 

Tata Cara Urus Sertifikat Hak Milik (SHM) di ATR/ BPN di Kota Bekasi

Bekasi

Bekasi Kota, Journalnasional.com –Untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kota Bekasi melalui Kantor ATR/BPN, Ada Beberapa Kriteria, Anda perlu mengikuti beberapa tahapan, dimulai dari persiapan dokumen, permohonan, pengukuran tanah, penelitian, pengumuman, penerbitan SK, pembayaran BPHTB, dan akhirnya penerbitan sertifikat. 

Berikut adalah langkah-langkah detailnya Dengan mem-Persiapan Beberapa Dokumen. Dokumen yang dibutuhkan, seperti formulir permohonan, fotokopi KTP/KK, surat pengantar RT/RW, bukti kepemilikan tanah (sertifikat lama atau akta jual beli), SPPT PBB, dan dokumen lain yang mungkin dibutuhkan. 
Selain itu, Ajukan Permohonan Dengan Mendatangi Kantor ATR/BPN, Lalu, ajukan permohonan SHM, dan serahkan dokumen persyaratan Lainnya untuk
Pengukuran Tanah dan

Petugas BPN akan melakukan pengukuran tanah untuk memastikan batas dan luas lahan. 

Di Samping Penelitian Itu, Petugas panitia akan melakukan penelitian terhadap data yuridis dan dokumen yang telah diserahkan. 
Maka, akan ada Pengumuman. Yang Kemudian Munculah Data yuridis akan diumumkan di Kantor Kelurahan dan BPN agar masyarakat mengetahui permohonan SHM Anda. 
Selanjutnya akan ada Penerbitan SK Hak.
Setelah Itu, Sambil Menunggu penelitian selesai dan pengumuman berjalan, BPN akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Hak Atas Tanah. 
Tahap Selanjutnya,  Anda perlu membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) sebagai syarat penerbitan SHM. Dan Akhirnya, Setelah semua tahapan selesai dan BPHTB dibayarkan, sertifikat SHM akan diterbitkan oleh BPN. 
Sebagai Bahan Catatan :
  • Proses pengurusan SHM ini dapat memakan waktu, jadi bersabarlah dan ikuti semua tahapan dengan teliti. 
  • Anda juga dapat menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang persyaratan, biaya, dan proses pengurusan sertifikat tanah. 
  • Untuk informasi lebih detail tentang prosedur dan persyaratan pengurusan SHM di Kota Bekasi, Anda dapat menghubungi Kantor ATR/BPN secara langsung. Untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kota Bekasi melalui Kantor ATR/BPN, Anda perlu mengikuti beberapa tahapan, dimulai dari persiapan dokumen, permohonan, pengukuran tanah, penelitian, pengumuman, penerbitan SK, pembayaran BPHTB, dan akhirnya penerbitan sertifikat.// Toha Manalu 

DPD IWO-I Kungker Sekaligus Audensi Dengan Kadishub Kota Bekasi

Bekasi

Bekasi Kota, Journalnasional.com-Untuk sekian kalinya Ikatan Wartawan Online Indonesia ( IWO-I) DPD Kota Bekasi melakukan Kunjungan Kerja sekaligus Audensi ke beberbagai Satuan Kerja Pemerintah Kota Bekasi ( SKPD) sehingga dapat berkesinambungan dalam membangun daerah Kota Bekasi yang tentu nya lewat fungsi masing-masing.

Giat kunjungan kerja dan audensi DPD IWO-I Kota Bekasi ini disambut hangat oleh kepala Dinas perhubungan Kota Bekasi Seno Bastia di ruang kerjanya, Rabu (04/6/2025)

Kedatangan rombongan DPD IWO I Kota Bekasi , terdiri dari KSB serta Ketua ketua Bidang yang ikut mendampingi diacara tersebut.

“ Dengan ada nya organisasi wartawan IWO I kota Bekasi, mari kita bangun bersama daerah Kota Bekasi sesuai dengan fungsi nya sehingga kedepan nya daerah kota Bekasi lebih maju dan sejahtera serta bermarwah,” hal itu disampaikan Seno Bastia sambil santai di ruang kerjanya.

Ketua DPD IWO-I Kota Bekasi Nio Helen beserta rombongan mengucapkan terima kasih atas sambutan kepala dinas perhubungan kota Bekasi.

Dengan adanya kunjungan kerja dan audensi ini guna untuk saling berkolaborasi antara wadah DPD IWO-I Kota Bekasi bersama pemerintah Kota Bekasi yang tentu nya dinas perhubungan.

Pertemuan ini juga DPD IWO-I Kota Bekasi menyampaikan tentang Beberapa Pertanyaan Terkait Program dan Penghargaan Yang di dapat Jajaran Dinas Perhubungan di Tahun 2025 ini.

“Sekali lagi kami dari Struktur organisasi Wartawan IWO I mengucapkan terima kasih atas dukungan dari dinas perhubungan tersebut,” kata ketua Nio Helen, sambil menyerahkan copy SK DPD IWO I kota Bekasi.DPD IWO-I Kungker Sekaligus Audensi Dengan Kadishub Kota Bekasi.// Untung Prasetyo 

Satu Anggota Polri Korban Aksi Penyerangan KKB di Wamena Dirujuk ke RS Bhayangkara Kramatjati

Nasional

Jayapura,  Journalnasional.com – 1 Juni 2025 —* Satu anggota Polri yang menjadi korban serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, saat ini dalam kondisi stabil dan telah dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri, Kramat Jati, Jakarta, pada Minggu, 1 Juni 2025.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakaops Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.Sos., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa anggota Polres Jayawijaya tersebut sebelumnya dirawat di RS Bhayangkara Kotaraja, Jayapura, sebelum akhirnya dirujuk ke Jakarta untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Sementara itu, Kepala RS Bhayangkara Tingkat II Jayapura, AKBP Dr. dr. Rommy Sebastian, menyampaikan bahwa korban telah mendapat penanganan awal sesuai prosedur dan standar operasional (SOP) di RS Bhayangkara Polda Papua.

“Pasien saat ini dalam keadaan stabil dan telah dirujuk ke Jakarta untuk penanganan lanjutan oleh dokter spesialis pada Minggu, 1 Juni 2025,” ujar Rommy dalam keterangannya.

Ia menambahkan, proses pemulihan korban sangat bergantung pada hasil operasi dan tindak lanjut medis yang akan dilakukan di RS Bhayangkara Kramat Jati. Selama proses rujukan, pasien didampingi oleh tim medis dari RS Bhayangkara Kotaraja, Jayapura.

“Kami mohon doa agar pasien ini dapat pulih dan kembali sehat seperti sediakala,” tutup Rommy.

Di tempat terpisah, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan turut mendoakan kesembuhan anggota Polri yang menjadi korban.

Ia juga memastikan bahwa situasi di Kabupaten Jayawijaya, khususnya di Wamena, saat ini telah kondusif. Aktivitas masyarakat berlangsung normal seperti biasa, sementara personel Polri tetap disiagakan untuk menjaga stabilitas kamtibmas agar tetap aman dan damai.

“Kondisi di Kabupaten Jayawijaya, khususnya Wamena, telah kembali kondusif. Masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa. Personel Polri tetap siaga guna menjaga situasi agar tetap aman dan damai,” tutup Kombes Pol. Yusuf Sutejo.// Tayo

Wabup Lutim Paparkan 8 Aksi Konvergensi: Tunjukkan Komitmen Tekan Stunting

Luwu Timur

Lutim, Journalnasional.com- Wakil Bupati Luwu Timur (Lutim), Dra. Hj. Puswati Husler, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), bersama tim memaparkan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di hadapan Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi rutin yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

Kabupaten Lutim mendapat giliran menyampaikan presentasi pada hari ini Rabu, (28/05/2025) secara daring melalui Zoom Meeting, yang dipusatkan di Aula Media Centre Diskominfo-SP.

Dalam pemaparannya, Hj. Puspawati Husler menyampaikan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 dan 2022, serta Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting sempat mengalami peningkatan hingga mencapai 26%.

“Namun, berkat kerja keras lintas sektor dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, pada tahun 2024 angka stunting berhasil ditekan menjadi 21,8%, atau mengalami penurunan sekitar 4,2% dari tahun sebelumnya,” ungkap Wabup Hj. Puspawati Husler.

Ia menjelaskan, penurunan prevalensi stunting ini merupakan bukti nyata bahwa upaya intervensi yang dilakukan mulai menunjukkan hasil positif.

“Hal ini mencerminkan bahwa anak-anak kita tumbuh lebih sehat, keluarga lebih bahagia, dan masa depan Lutim semakin cerah,” ujarnya

“Bersama kita wujudkan Lutim yang maju dan sejahtera,” tutup Wabup Hj. Puspawati Husler.

Lebih lanjut, wabup memaparkan Aksi 1 hingga aksi ke 8 serta memperkenalkan Inovasi Lutim yaitu Gemilang (Gerakan Menikah Sehat Menuju Generasi Cemerlang), Mata Buntu (Jemput Rawat Inap Ibu Hamil Terpantau), Papan Kosavids, Teko Panas (Teh Kelor Kaya Manfaat Bagi Ibu Hamil), Bilik Siap Nikah, Pangkilan Candu (Pantau Keliling Ibu Hamil) dan Pos Penting (Posyandu Pencegahan Stunting).

Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Lutim, Dohri Ashari menambahkan, pada tahun 2025 seluruh desa mengalami efisiensi anggaran, dengan alokasi sebesar Rp85 miliar untuk intervensi sensitif, termasuk upaya penurunan stunting.

Ia juga menyampaikan rasa syukur karena Lutim mendapat dukungan dari berbagai perusahaan yang berkomitmen terhadap program penurunan stunting.

“Salah satunya adalah PT Vale Indonesia, yang secara rutin memberikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp300 juta per desa setiap tahunnya, di mana sekitar 30% dari dana tersebut dialokasikan untuk intervensi terkait stunting,” jelas Dohri Ashari.

“Tak hanya itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Luwu Timur juga turut serta memberikan bantuan kepada anak-anak terdampak stunting, sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan,” tambahnya.

Presentasi ini menjadi bukti sinergi dan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Lutim dalam menurunkan angka stunting melalui pendekatan konvergensi yang melibatkan berbagai sektor.

Turut hadir sejumlah Kepala OPD dan instansi terkait, antara lain Bapelitbangda, DP2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Diskominfo-SP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Satpol PP, DPMD, DLH, Dinsos P3A, Dinas PUPR serta TP PKK Kabupaten Lutim. //Tayo

Sumber:

 

(asn/ikp-humas/kominfo-sp

Bupati Luwu Timur Hadiri HLM TPID dan TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan

Luwu Timur

Lutim, Journalnasional.com- Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (28/05/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) bekerjasama Provinsi Sulsel ini, mengusung tema “upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha dan strategi mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD melalui digitalisasi transaksi pembayaran di Sulawesi Selatan”.

HLM ini dipimpin langsung Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dan dihadiri unsur Forkopimda Sulsel, Perwakilan Bank Indonesia, para Bupati, Sekda, Asisten Perekonomian, Kepala BKAD, dan Kepala Bapenda se-Sulsel.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sulsel menyampaikan kepada seluruh tim pelaksana program pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan untuk terus waspada dan responsif terhadap dinamika inflasi yang terjadi.

“Tadi telah disampaikan dengan jelas terkait tren inflasi. Perlu saya tegaskan kembali, jangan sampai kita terkecoh oleh data yang tampak menurun sementara ada tren lain yang harus diwaspadai. Kita harus aware terhadap indikator yang lebih mendalam,” pesannya.

Lanjut Wagub Fatmawati mengungkapkan, Sulawesi Selatan memiliki potensi komoditas yang sangat memadai dan didukung oleh inisiatif digitalisasi. Masing-masing daerah harus mencatat dan menindaklanjuti hal-hal yang menjadi perhatian, khususnya terkait aspek sosial yang memengaruhi keberhasilan program.

Terakhir, orang nomor dua di Sulsel ini mengutarakan strategi penting lainnya adalah peningkatan skor digitalisasi transaksi pemerintahan di daerah-daerah yang masih rendah.

“Kami meminta kepada para ASN untuk menjadi penggerak transformasi digital, memanfaatkan berbagai model bisnis digitalisasi untuk pembayaran, serta memilih sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing,” jelas Wagub Fatmawati.

Dikonfirmasi usai acara, Bupati Irwan menyampaikan bahwa, pertemuan ini sangat strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, terutama dalam menghadapi tantangan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Idul Adha.

“Kami di Luwu Timur sangat mendukung langkah-langkah konkret yang dibahas hari ini, termasuk upaya digitalisasi transaksi keuangan daerah sebagai bagian dari transformasi tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia juga mengaku, sangat mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) khususnya pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, dan juga mengharapkan semua ASN Luwu Timur sebagai rule model dalam penerapan transaksi non tunai.

“Dengan kolaborasi yang solid, saya yakin kita mampu menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tegas H. Irwan Bachri Syam.

Turut hadir mendampingi Bupati Luwu Timur, Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Masdin, Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Awaluddin Anwar, Kepala Bapenda, Muhammad Said, dan Kabag Ekonomi dan Pembangunan, I Ketut Riawan.// Tayo

Sumber:

 

(rhj/ikp-humas/kominfo-sp